MANADO – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) menggelar ‘Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024 Kepada Stakeholder Pers’ pada 15-17 Agustus 2024.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Luwansa Hotel and Convention, Manado, KPU Sulut mengajak sekira 120 media massa untuk lebih memahami berbagai produk hukum terbaru dalam pelaksanaaan Pilgub Sulut 2024.

Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu dalam sambutannya menyebut bahwa dalam waktu dekat ini ada beberapa tahapan yang sementara berjalan dan tahapan yang bakal dilaksanakan KPU Sulut.

Tahapan yang sementara berjalan ialah tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, dimana pada 16-17 Agustus 2024 ini KPU Sulut akan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Selanjutnya ada tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024 pada 27-29 Agustus 2024 mendatang.

“Setiap tahapan ini ditangani oleh beberapa divisi di KPU Sulut dan masing-masing tahapan memiliki Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)-nya sendiri yang mengatur secara rinci,” tutur Ointu yang didampingi Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon.

“Oleh sebab itu penting bagi kita mensosialisasikan hal ini kepada kawan-kawan pers untuk mengetahui setiap produk hukum yang ada di KPU,” sebut Ointu.

Pada sesi materi, Ointu memberikan pemahaman mendalam terkait PKPU nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kemudian Plt. Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, yang membahas secara mendalam terkait pokok-pokok Peraturan tentang Pengadaan Jasa Iklan.

Selanjutnya Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon memaparkan terkait Kerangka Hukum, Difusi Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada.

Lalu Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh yang memaparkan materi terkait Sistem Keadilan Pemilihan (Electoral Justice System) dan Peran Bawaslu.

Serta Akademisi yang juga Koordinator/Admin Whatsapp Grup Justitia Societas Community, Steven O. Voges, yang membahas tentang Journalisme Pilkada Berbasis Kerangka Hukum. (Fernando Rumetor)