MANADO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) memperkuat program literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Utara dengan menyasar kelompok masyarakat secara lebih spesifik dan merata.
Langkah tersebut menjadi bagian dari arah strategis OJK 2026 yang disampaikan Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar dalam Media Update Triwulan III Tahun 2026 terkait Diseminasi Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 Sulut, Rabu (19/8/2026), di Kantor BPS Provinsi Sulawesi Utara.
Robert mengatakan, program literasi dan inklusi keuangan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi maupun layanan keuangan.
“Karena itu, diperlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program literasi dan inklusi keuangan dapat menjangkau seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, termasuk kelompok sasaran prioritas,” ujar Robert.
OJK menetapkan enam kelompok sebagai sasaran prioritas program literasi dan inklusi keuangan 2026.
Kelompok tersebut terdiri dari perempuan, pelajar/mahasiswa, penyandang disabilitas, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masyarakat 3T, serta petani dan nelayan.
Dalam pelaksanaannya, OJK mendorong program GENCAКRAN ke wilayah dan sasaran prioritas, rangkaian Bulan Literasi Keuangan, pembentukan duta literasi keuangan, hingga penguatan literasi keuangan dalam kurikulum formal melalui kolaborasi dengan dinas pendidikan.
Selain itu, edukasi digital juga akan diperkuat melalui penggunaan LMSKU secara masif dan merata.
Di sisi inklusi keuangan, OJK mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan dan stakeholder terkait melalui optimalisasi forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Implementasi roadmap TPAKD diarahkan melalui penyesuaian struktur organisasi, pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan evaluasi secara berjenjang, serta penguatan sinergi antara TPAKD, TPID, TP2DD, KDEKS dan tim lainnya dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
“Peningkatan inklusi keuangan juga perlu dilakukan melalui inovasi program dan pemanfaatan teknologi, terutama pada segmen masyarakat yang menjadi prioritas, termasuk masyarakat di wilayah 3T,” kata Robert.
Sementara itu, berdasarkan hasil SNLIK 2026, upaya tersebut berlangsung di tengah capaian indeks literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Utara yang telah berada di atas rata-rata nasional.
Indeks Literasi Keuangan Sulut tercatat sebesar 69,98 persen, sedangkan nasional 69,57 persen. Adapun Indeks Inklusi Keuangan Sulut mencapai 94,37 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 93,61 persen.
Selain literasi dan inklusi keuangan konvensional, OJK juga memberikan perhatian terhadap pengembangan keuangan syariah.
OJK berencana memperluas skala dan jangkauan program keuangan syariah dengan mengoptimalkan sinergi bersama PUJK Syariah dan kementerian/lembaga terkait.
Dalam kegiatan tersebut, materi juga disampaikan Kepala BPS Sulut Dr. Watekhi, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulut Reza Dotulung, Kepala Tim SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Ircham Andrianto Taufick dan Direktur Umum Bank SulutGo Joubert Dondokambey.
Robert menegaskan, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar peningkatan literasi dan inklusi keuangan tidak berhenti pada pencapaian angka indeks, tetapi dapat benar-benar mendorong masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak, aman dan sesuai kebutuhan. (nando)
