MANADO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara mendorong penguatan literasi statistik sosial agar berbagai indikator yang dihasilkan dapat dipahami dan dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Watekhi, S.Si., MSE, dalam kegiatan Sosialisasi Indikator Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar di Kantor BPS Sulut, Senin (31/8/2026).
Watekhi mengatakan, BPS secara berkala merilis berbagai indikator makro sosial dan ekonomi.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan.
“Berbagai indikator ini pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi dalam menggambarkan potret utuh pembangunan kita,” ujar Watekhi dalam materinya.
Ia menekankan, data akan memiliki nilai yang sesungguhnya apabila mampu dibaca, dipahami, dan diterjemahkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam materi yang disampaikan, BPS mencatat sejumlah indikator sosial Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan Sulut pada 2026 tercatat sebesar 6,32 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,07 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran pada Mei 2026 berada di angka 5,85 persen, dibandingkan nasional sebesar 4,65 persen.
Untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025, Sulawesi Utara mencatat angka 73,03, sementara angka nasional berada pada 76,62.
Selain indikator demokrasi, Watekhi juga menyoroti hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Tingkat literasi keuangan Sulawesi Utara tercatat 69,98 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 94,37 persen.
Menurut Watekhi, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan dengan tingkat pemahaman mereka terhadap produk yang digunakan.
“Dari 100 penduduk, sebanyak 94-95 penduduk di Sulawesi Utara menggunakan produk keuangan atau terinklusi. Sementara dari 100 penduduk, sebanyak 69-70 penduduk memahami produk keuangan atau terliterasi,” demikian materi Watekhi.
Ia menjelaskan, tingginya tingkat inklusi dibandingkan literasi menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan konvensional, namun belum sepenuhnya memahami produk yang mereka gunakan.
Di sisi lain, digitalisasi disebut telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.
Karena itu, kegiatan tersebut juga diarahkan pada dua fokus utama, yakni penguatan literasi statistik sosial dan peningkatan literasi jasa keuangan.
Penguatan literasi statistik sosial ditujukan untuk memperdalam interpretasi terhadap indikator-indikator strategis BPS sehingga dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik berbasis data.
Sementara peningkatan literasi jasa keuangan diarahkan untuk mendorong kecakapan finansial masyarakat yang inklusif, bijak, dan terlindungi.
Melalui sosialisasi indikator IDI dan indikator sosial lainnya, BPS Sulut menegaskan pentingnya pemahaman terhadap data agar informasi statistik tidak sekadar menjadi angka, tetapi dapat diterjemahkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. (nando/*)
