Secara wilayah, Kota Manado tercatat sebagai daerah dengan penyaluran KUR tertinggi, yakni Rp297,09 miliar kepada 2.560 debitur atau setara 23,17 persen dari total penyaluran di Sulawesi Utara, sementara penyaluran terendah berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Rp3,85 miliar kepada 27 debitur.
Sementara itu, penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sulut tercatat sebesar Rp77,59 miliar kepada 14.311 debitur, dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur dominan sebesar 93,94 persen.
Sukadi mencatat bahwa mayoritas penerima manfaat UMi adalah perempuan, mencapai 99,18 persen, dengan skema kelompok menjadi pilihan utama debitur sebesar 98,71 persen.
Kabupaten Minahasa Selatan tercatat sebagai wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi, yakni Rp9,73 miliar kepada 1.874 debitur.
Pembiayaan UMKM Melalui PIP
Selain KUR dan UMi, Sukadi juga menyinggung skema Pembiayaan UMKM yang dikelola Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang merupakan bagian dari investasi langsung pemerintah.
Pembiayaan ini terdiri atas Pembiayaan UMi dengan plafon maksimal Rp20 juta bagi usaha mikro perseorangan tanpa agunan, dan Pembiayaan UMi Pro dengan plafon Rp20-200 juta bagi badan usaha maupun perseorangan, yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Non-LJK, maupun perbankan untuk sumber dana hibah.
Sukadi menambahkan bahwa setiap debitur pembiayaan UMKM pada PIP juga mendapat pendampingan dalam bentuk pemantauan kondisi usaha, konsultasi pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang dilaksanakan oleh penyalur maupun lembaga linkage.
Melalui kegiatan literasi ini, Sukadi berharap pelaku UMKM di Sulawesi Utara dapat lebih memahami ragam skema pembiayaan yang tersedia sehingga dapat memilih instrumen yang paling sesuai dengan kebutuhan dan skala usahanya, sekaligus mendorong percepatan inklusi keuangan di daerah. (nando/*)
