Oleh: Gladys Runtukahu, BSSc, S.Pd, M.Si, MIPR

EKONOMI Sulawesi Utara hari ini tidak bergerak dalam satu arah, melainkan terbelah seperti huruf K. Satu kaki naik — terlihat dari geliat di bidang kuliner, warung kopi yang tetap ramai dan lapangan padel yang terus bermunculan. Kaki yang lain tertekan — terlihat dari keluarga yang harus penuh perhitungan dalam mengelola dapur, dan menyisihkan biaya sekolah setiap bulan.

“Ekonomi lagi susah.”

Kalimat ini mungkin menjadi salah satu yang paling sering terdengar dalam beberapa bulan terakhir. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan meningkat, pengeluaran rumah tangga bertambah, sementara penghasilan sebagian masyarakat tidak mengalami kenaikan yang berarti.

Namun, jika berjalan sore di pusat keramaian di Kota Manado, pemandangan yang terlihat justru menghadirkan pertanyaan lain. Pengunjung masih memenuhi rumah kopi, di beberapa lokasi malah masih nampak ramai. Lapangan padel terus bermunculan, dan di media sosial banyak orang membagikan aktivitas olahraga yang belakangan sedang naik daun ini.

Tempat usaha kuliner baru masih terus bermunculan. Sekolah-sekolah swasta dengan biaya pendidikan yang tidak murah tetap memiliki peminat. Bahkan pusat kebugaran, klinik kecantikan, hingga tempat hiburan masih menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan sederhana. Benarkah ekonomi Sulawesi Utara sedang sulit? Atau sebenarnya kita sedang melihat dua wajah ekonomi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan?

Jawabannya tentu tidak sesederhana “ya” atau “tidak”.

Secara makro, kondisi ekonomi Sulawesi Utara masih menunjukkan tren yang positif. BPS Sulut mencatat ekonomi daerah ini pada triwulan I 2026 tumbuh 5,54 persen secara tahunan — sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada periode yang sama, namun tetap tergolong solid di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi justru berasal dari penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman, yang tumbuh 20,85 persen.

Artinya, aktivitas masyarakat di sektor kuliner, restoran, warung kopi, hotel, hingga pariwisata memang masih menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Tapi angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu menggambarkan kondisi setiap rumah tangga.

Di dunia ekonomi, pola semacam ini punya nama tersendiri: ekonomi berbentuk K (K-shaped economy). Istilah ini pertama kali populer saat pandemi Covid-19, ketika ekonom Peter Atwater menggambarkan bagaimana pemulihan ekonomi tidak berjalan seragam, melainkan terbelah menjadi dua arah seperti dua kaki huruf K. Satu kelompok — biasanya pemilik aset, pekerja berpenghasilan tinggi, dan sektor berbasis teknologi atau jasa premium — bangkit lebih cepat dan terus menanjak.

Kelompok lain — pekerja bergaji tetap atau harian, sektor padat karya, serta rumah tangga tanpa aset untuk diandalkan — pemulihannya lambat, bahkan tertekan lebih dalam oleh inflasi dan biaya hidup. Gambaran grafiknya memang membentuk huruf K: satu garis naik, satu garis turun, dari titik keberangkatan yang sama. Sulut sepertinya sedang memperlihatkan gejala serupa dalam skala yang lebih kecil: roda ekonomi bergerak, tapi belum tentu seluruh masyarakat ikut menikmati laju itu dengan porsi yang sama.

Mengapa Masyarakat Tetap Merasa Lebih Berat dari Angka Resminya?

Di sinilah letak persoalannya.

Inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat 3,99 persen secara tahunan — meningkat tajam dari bulan sebelumnya yang hanya 2,53 persen, dan kini berada di atas rata-rata nasional. Sebagai perbandingan, Sulawesi Tenggara mencatat inflasi 3,35 persen dan Sulawesi Barat 2,29 persen pada periode yang sama, sementara inflasi nasional Agustus 2026 sendiri berada di angka 3,19 persen. Dengan demikian, Sulut kini menjadi salah satu provinsi dengan inflasi tertinggi di Pulau Sulawesi, jauh berbeda dari kondisi Maret 2026 saat Sulut sempat mencatat inflasi terendah se-Sulawesi. Angka ini bahkan sudah melampaui target nasional Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen (kisaran 1,5–3,5 persen).Kepala BPS Sulut, Watekhi, menyebut cabai rawit sebagai komoditas penyumbang andil terbesar terhadap inflasi Agustus sebesar 0,50 persen, mengungguli angkutan udara (0,48 persen) dan emas perhiasan (0,47 persen).

Tapi angka 3,99 persen itu sendiri sebenarnya belum menggambarkan seberapa berat beban yang masyarakat rasakan di lapangan. Alasannya sederhana: inflasi headline menghitung rata-rata dari ratusan komoditas, sementara orang-orang hanya merasakan segelintir komoditas setiap hari — beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, sampai biaya pendidikan. Ketika salah satu dari komoditas itu melonjak jauh di atas angka rata-rata, yang tertinggal di ingatan masyarakat bukan angka 3,99 persen, melainkan harga cabai yang tiba-tiba naik dua kali lipat.

Ini bukan sekadar perasaan subjektif tanpa dasar.Menurut riset ekonomi perilaku, harga barang yang saban hari dibeli dan dilihat masyarakat lebih dominan membentuk persepsi inflasi ketimbang keranjang inflasi resmi yang mencakup ratusan komoditas sekaligus. Jadi ketika BPS mengungkapkan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sulut bulan Agustus, angka “andil 0,50 persen” itu terdengar kecil di atas kertas — padahal di pasar, artinya harga cabai bisa melonjak berkali-kali lipat dalam hitungan minggu.

Kenaikan harga cabai yang pernah menyentuh Rp200.000 per kilogram menekan ibu rumah tangga jauh lebih keras daripada sekadar angka penjelasan inflasi daerah. Bagi ibu-ibu yang biasa berbelanja di lapak pedagang keliling lorong rumah, uang Rp5.000 kini hanya menghasilkan segenggam cabai — kondisi yang langsung memicu kecemasan, terlebih saat pedagang mulai mematok harga Rp3.000 per ikat untuk rempah campur yang dulu kerap memberi bonus gratis.

Jika ditambah dengan beban pendidikan, terlebih saat memasuki tahun ajaran baru yang baru saja lewat, tentu membuat anggaran rumah tangga melonjak dari biasanya. Biaya seragam, uang pangkal, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pendukung lainnya membuat banyak keluarga harus mengatur ulang anggaran rumah tangga.

Jadi wajar saja kalau masyarakat merasa biaya hidup jauh lebih berat dari yang tergambar di angka 3,99 persen itu sendiri — karena bagi mereka itu bukan sekadar angka rata-rata, melainkan keharusan yang harus dipikirkan karena semua adalah kebutuhan hidup.

Gaya Hidup di Tengah Tekanan Ekonomi

Di media sosial, ada satu gaya bercanda yang belakangan sering muncul: seseorang mengunggah foto kopi seharga puluhan ribu rupiah, lalu menuliskan keterangan singkat, “in this economy?” — semacam sindiran ringan pada diri sendiri karena tetap jajan di tengah keluhan bahwa dompet sedang tipis. Lucunya, ironi itu memang terlihat nyata di kehidupan sehari-hari.

Warung kopi di berbagai sudut Kota Manado masih dipenuhi pelanggan, setidaknya mereka yang sudah terbiasa minum kopi sambil berbagi cerita dengan rekan-rekan. Kawasan Megamas hampir setiap malam tetap ramai. Restoran baru terus bermunculan. Apakah ini berarti seluruh masyarakat memiliki daya beli yang tinggi?

Belum tentu.

Yang terlihat sebenarnya adalah adanya kelompok masyarakat yang pendapatannya masih relatif stabil. Pegawai Negeri Sipil, pekerja profesional, pengusaha, pekerja sektor jasa, maupun pelaku usaha tertentu masih memiliki kemampuan untuk menikmati gaya hidup tersebut.

Selain itu, fungsi warung kopi juga telah berubah. Bagi banyak orang, warung kopi bukan lagi sekadar tempat minum kopi. Tempat ini menjadi ruang bekerja, bertemu klien, berdiskusi, hingga membangun jaringan bisnis. Dengan kata lain, sebagian pengeluaran tersebut bukan lagi sekadar konsumsi, melainkan bagian dari aktivitas ekonomi itu sendiri.

Tapi tidak semua orang punya alasan sekuat itu — dan mungkin memang tidak perlu alasan. Kadang orang cuma butuh secangkir kopi dan waktu untuk duduk tenang, “in this economy” sekalipun.

Fenomena lain yang menarik adalah berkembangnya olahraga padel. Beberapa tahun lalu, olahraga ini hampir tidak dikenal di Sulawesi Utara. Kini lapangan-lapangan baru terus dibangun dan komunitasnya semakin bertambah. Namun padel bukanlah olahraga murah. Mereka yang ingin bermain harus merogoh kocek bukan hanya untuk sewa lapangan, tapi juga raket dan perlengkapan olahraga — jauh dari harga sepiring nasi campur.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan ekonomi, masih ada kelompok masyarakat dengan daya beli cukup tinggi yang memilih membelanjakan pendapatannya untuk rekreasi dan olahraga. Hal serupa juga terlihat di pusat kebugaran dan berbagai fasilitas olahraga modern lainnya.

Tapi di balik lapangan yang ramai itu, ada wajah lain dari ekonomi yang sama. Ada sopir ojek online yang tetap mengantar pesanan kopi ke pinggir lapangan, entah dapat lima orderan atau lima puluh dalam sehari. Ada pedagang kecil yang menjajakan air minum dan camilan di sekitar lapangan padel — bukan ikut bermain, tapi mencari nafkah dari keramaian yang tercipta karenanya. Mereka tidak punya pilihan untuk berhenti sejenak saat ekonomi terasa berat. Laku atau tidak, mereka tetap harus buka lapak, tetap harus narik, tetap harus jualan — karena di situlah satu-satunya sumber penghasilan mereka hari ini.

Kelompok inilah yang sebenarnya paling jarang muncul dalam obrolan soal “ekonomi lagi susah” atau “ekonomi lagi ramai”. Mereka tidak sempat berdebat apakah Sulut sedang tumbuh 5,54 persen atau tertekan inflasi. Yang mereka tahu, dapur harus tetap ngebul hari ini, apa pun kondisinya.

Hal menarik lain yang menjadi pengamatan adalah sekolah-sekolah swasta tetap menunjukkan minat tinggi dari masyarakat, padahal biaya pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini memperlihatkan bahwa bagi banyak keluarga, pendidikan masih menjadi investasi jangka panjang yang tidak mudah dikompromikan. Tidak sedikit orang tua yang rela menunda membeli kendaraan baru, mengurangi pengeluaran hiburan, bahkan mengambil pekerjaan tambahan demi memastikan anak-anak mereka memperoleh pendidikan terbaik.

Ketika Budaya Ikut Menopang Ekonomi

Ada satu hal yang sering luput ketika membicarakan ekonomi Sulut hanya lewat angka: budaya sosial masyarakatnya sendiri.

Orang Manado, dan Sulut pada umumnya, dikenal dengan budaya “baku bae” — kebiasaan berkumpul, berbagi cerita, dan menjaga hubungan sosial yang erat, entah dengan keluarga, komunitas, atau teman lama. Kumpul-kumpul bukan sekadar hiburan, tapi bagian dari cara hidup yang dijaga turun-temurun.

Ini yang membuat warung kopi dan restoran di Manado punya karakter berbeda dibanding kota lain. Bukan cuma soal gaya hidup kelas menengah atas, tapi juga soal kebiasaan sosial yang membuat orang tetap menyisihkan anggaran untuk sekadar duduk bersama — walau kondisi ekonomi sedang menantang. Anggaran “kumpul-kumpul” ini bagi banyak keluarga di Sulut bukan pos yang gampang dipotong, karena nilainya bukan cuma soal makan atau minum, tapi soal menjaga relasi yang dianggap sama pentingnya dengan kebutuhan lain. Barangkali inilah yang membuat wajah ekonomi terasa unik dibanding daerah lain: keramaian di tempat nongkrong bukan semata cermin kemakmuran finansial, tapi juga cermin dari nilai sosial yang memang sudah mengakar di masyarakatnya.

Pemerintah Berusaha Menjaga Daya Beli

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Bersama pemerintah pusat, di daerah terus menggelar berbagai program, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga stabilitas harga berbagai kebutuhan pokok ketika terjadi kenaikan.

Salah satu contoh paling nyata terlihat dari penanganan lonjakan harga cabai rawit pada September 2026 — intervensi yang sudah dilakukan dua kali dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Tekanan ini bermula ketika harga cabai rawit di pasar tradisional Manado sempat menembus Rp150.000–Rp200.000 per kilogram, dipicu penurunan produksi akibat kekeringan panjang di sentra-sentra pemasok, termasuk Gorontalo yang harganya sempat mencapai Rp140.000 per kilogram pada 11 September 2026.

Merespons hal itu, Bank Indonesia Sulut bersama TPID menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap I: 2,4 ton cabai rawit merah didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur, tiba di Manado pada 14 September dan disalurkan esok harinya ke empat pasar — Bersehati, Pinasungkulan, Airmadidi, dan Amurang — dengan harga eceran dipatok maksimal Rp57.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar saat itu.

Sayangnya, efek penurunan harga itu tidak bertahan lama. Hanya berselang beberapa hari, harga kembali merangkak naik — bahkan sempat menembus 155 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di Minahasa Selatan, dan seluruh kabupaten/kota IHK Sulut berada pada kategori waspada menurut Badan Pangan Nasional. Pemerintah pun kembali mendatangkan pasokan untuk kedua kalinya: pada 21 September 2026, sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah — lebih banyak dari tahap pertama — didistribusikan ke lima titik pasar di empat kabupaten/kota, kali ini diperluas hingga ke Kotamobagu. Di Pasar Bersehati, satu koli cabai seberat 30 kilogram bahkan ludes terjual dalam waktu kurang dari 30 menit.

Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, mengakui bahwa FDP pada dasarnya adalah instrumen jangka pendek untuk menutup kesenjangan pasokan, bukan solusi struktural. Dengan hari tanpa hujan yang sudah mencapai kategori ekstrem di 12 lokasi Sulut, dan masih tersisa empat bulan menuju periode Natal-Tahun Baru yang biasanya mendongkrak permintaan, bukan tidak mungkin Sulut perlu mendatangkan pasokan darurat untuk ketiga kalinya jika akar masalahnya — kekeringan panjang dan ketergantungan pada daerah pemasok tertentu — belum juga teratasi.

Pola ini memperlihatkan sesuatu yang penting: intervensi pasokan dari luar daerah mampu meredam harga secara instan, tapi begitu pasokan tambahan habis dan akar masalahnya belum tertangani, harga kembali naik dengan cepat. Cabai menyumbang andil inflasi bulanan sebesar 0,33 persen — angka yang cukup besar untuk komoditas tunggal — dan konsumsi cabai masyarakat Sulut disebut mencapai dua hingga tiga kali lipat rata-rata nasional, menjelaskan mengapa fluktuasi harganya terasa jauh lebih menyakitkan bagi dapur rumah tangga di Sulut dibanding daerah lain.

Bagi ibu rumah tangga yang setiap hari membeli cabai untuk memasak, siklus turun-naik ini bukan sekadar angka dalam laporan inflasi. Ia jadi pengingat bahwa kebijakan darurat, sebaik apa pun niatnya, belum bisa menggantikan pembenahan yang lebih mendasar — mulai dari diversifikasi sentra produksi, penguatan irigasi menghadapi kemarau, hingga rantai distribusi yang lebih pendek antara petani dan pasar. Selama pembenahan itu belum berjalan, FDP kemungkinan akan terus jadi jurus andalan Pemprov Sulut setiap kali harga cabai kembali melonjak — efektif meredam gejolak sesaat, tapi belum menjawab persoalan yang berulang.

Program Permodalan dengan Ketidakpastian Pemerataan

Di sisi lain, akses permodalan bagi usaha kecil juga terus diperluas. Berdasarkan data SIKP Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Utara telah mencapai Rp1,28 triliun atau 92,56 persen dari target, kepada 18.813 debitur — skema mikro menjadi pilihan terbesar dengan 16.213 debitur (86,18 persen dari total). Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor terbesar (34,20 persen), diikuti pertanian, perburuan, dan kehutanan (23,49 persen). Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjangkau Rp77,59 miliar kepada 14.311 debitur, didominasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan kontribusi 93,94 persen.

Namun, klaim keberhasilan lewat angka penyaluran ini perlu dibaca lebih kritis. Angka penyaluran KUR sebesar Rp1,28 triliun untuk 18.813 debitur memang terbilang mengesankan di atas kertas. Namun, program ini menyasar pelaku usaha, bukan konsumen yang setiap hari bergulat dengan harga kebutuhan pokok. Masyarakat berpenghasilan rendah bahkan tetap kesulitan menghadapi lonjakan harga cabai di pasar.

Janji dampak jangka panjang terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi belum tentu terwujud. Sementara itu, program permodalan tidak memberikan manfaat langsung bagi buruh dan pekerja informal dalam jangka pendek.

Kita patut mempertanyakan pemerataan penyaluran modal ini ke seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Apakah puluhan ribu debitur tersebar merata hingga ke Bolaang Mongondow Selatan dan Utara?

Ataukah penyaluran modal justru hanya terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Manado?

Pemerintah tidak lagi mempublikasikan transparansi data distribusi per kabupaten atau kota untuk posisi terbaru.

Rilis data sejak Agustus 2026 hanya memecah informasi berdasarkan skema dan sektor usaha.

Tanpa keterbukaan data wilayah, klaim pemerintah tentang menjaga daya beli masyarakat berisiko menjadi sekadar retorika semata.

Pada saat bersamaan, masyarakat di dapur rumah tangga tetap harus berjuang menghadapi kenaikan harga-harga pokok.

Menilai Ekonomi dari Dua Sudut Pandang

Semua yang dibahas di atas — dari warung kopi yang tetap ramai, beban hidup melambung namun gaya hidup yang masih cenderung nyaman, sampai program KUR yang belum tentu merata — sebenarnya menuju satu titik yang sama: pola ekonomi berbentuk K yang sudah disinggung di awal tulisan ini. Keramaian di warung kopi atau lapangan padel bukan tanda seluruh masyarakat hidup berkecukupan. Tapi keluhan soal harga naik juga bukan tanda roda ekonomi berhenti berputar. Dua-duanya bisa benar dalam waktu bersamaan — satu kaki K yang naik, satu kaki lainnya yang tertekan — dan justru di situlah masalahnya.

Sektor kuliner tumbuh, investasi jalan terus, kafe dan restoran baru terus bermunculan, ditopang pula budaya baku bae yang membuat orang Manado susah melepas kebiasaan berkumpul meski dompet menipis. Belum lagi karakter orang Manado yang sudah kadung terkenal dengan prinsip “daripada kalah aksi, lebih baik kalah nasi” — kebiasaan yang membuat orang rela “bapake bagus” demi sekadar nongkrong, entah di warung kopi pinggiran atau di rumah kopi sekelas Starbucks dan Excelso. Di sisi lain, banyak keluarga yang harus menghitung ulang belanja bulanan karena harga cabai, beras, sampai biaya sekolah terus naik. Dan seperti yang sudah disinggung soal KUR dan UMi tadi, bantuan yang ada pun belum tentu sampai ke mereka yang paling membutuhkan.

Angka pertumbuhan 5,54 persen itu nyata. Tapi buat sopir ojol yang mengantar kopi ke pinggir lapangan padel, atau ibu yang belanja cabai lima ribu perak di lorong rumah, angka itu tidak banyak berarti kalau tidak pernah sampai ke kantong mereka.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan cuma menjaga angka pertumbuhan tetap hijau di atas kertas. Yang lebih penting adalah meluruskan kembali dua kaki K itu — memastikan pertumbuhan tidak hanya dinikmati kelompok yang sudah lebih dulu berada di atas, tapi juga benar-benar dirasakan sampai ke pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah — bukan cuma jadi capaian yang dilaporkan tiap triwulan.

Sebab “in this economy” sebenarnya bukan cuma bahan bercanda di media sosial. Itu pertanyaan yang layak dijawab serius lewat kebijakan, bukan sekadar keterangan foto secangkir kopi. Keberhasilan ekonomi bukan cuma soal angka pertumbuhan atau ramainya pusat bisnis. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika makin banyak keluarga di Sulut merasa hidupnya lebih tenang dan cukup meskipun tidak berlebihan, usahanya berkembang stabil, dan masa depannya lebih pasti — tanpa perlu bertanya-tanya lagi apa yang harus dilakukan, in this economy?

Catatan Sumber Data:
1. Pertumbuhan ekonomi Sulut Triwulan I 2026 (5,54% yoy) — BPS Provinsi Sulawesi Utara, Berita Resmi Statistik No. 25/05/71/Th. XXIX, rilis 5 Mei 2026.
2. Inflasi Sulut Agustus 2026 (3,99% yoy; 3,68% ytd) — BPS Provinsi Sulawesi Utara, rilis 1 September 2026.
3. Inflasi nasional Agustus 2026 (3,19% yoy) — BPS RI, Berita Resmi Statistik No. 59/09/Th. XXIX, rilis 1 September 2026.
4. Andil komoditas terhadap inflasi Sulut Agustus 2026 — pernyataan Kepala BPS Sulut, Watekhi, rilis 1 September 2026.
5. Detail Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap I & II — TPID Sulut bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, rilis 21–22 September 2026.
6. Data KUR dan UMi Sulut per 31 Agustus 2026 — Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan via Kanwil DJPb Sulawesi Utara, rilis 22 September 2026.

Catatan Sumber Data:
1. Pertumbuhan ekonomi Sulut Triwulan I 2026 (5,54% yoy) — BPS Provinsi Sulawesi Utara, Berita Resmi Statistik No. 25/05/71/Th. XXIX, rilis 5 Mei 2026.
2. Inflasi Sulut Agustus 2026 (3,99% yoy; 3,68% ytd) — BPS Provinsi Sulawesi Utara, rilis 1 September 2026.
3. Inflasi nasional Agustus 2026 (3,19% yoy) — BPS RI, Berita Resmi Statistik No. 59/09/Th. XXIX, rilis 1 September 2026.
4. Andil komoditas terhadap inflasi Sulut Agustus 2026 — pernyataan Kepala BPS Sulut, Watekhi, rilis 1 September 2026.
5. Detail Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap I & II — TPID Sulut bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, rilis 21–22 September 2026.
6. Data KUR dan UMi Sulut per 31 Agustus 2026 — Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan via Kanwil DJPb Sulawesi Utara, rilis 22 September 2026.