MANADO – Wakil Gubernur Steven Kandouw mengakui penguatan program penanganan bencana sangat penting untuk terus diperkuat semua stakeholder dan pihak terkait di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya, Sulut merupakan salah satu daerah yang rentan bencana.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Penanganan Bencana Daerah Provinsi Sulut yang digelar di Manado, Kamis (28/11/2019).

Kegiatan yang diinisiasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut tersebut turut dihadiri Karo Kesra dr Kartika Devi Tanos, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Lilik Kurniawan dan Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana Kemenko PMK RI, Iwan Eka Setiawan.

Kandouw mengatakan, Sulut memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana dengan frekuensi tinggi. Makanya, kata dia, sangat penting pelaksanaan rakor penguatan penanganan bencana di wilayah Sulut yang merupakan daerah wisata.

“Kegiatan ini jangan hanya setahun sekali, tapi bisa digelar tiga kali dalam setahun. Pelatihan juga sangat penting, karena dengan latihan kita bisa tahu apa yang diperlukan,” ujarnya.

Dia menuturkan, terkait penanganan bencana, bukan cuma dari Basarnas, tetapi TNI/Polri, pemerintah daerah harus siap dalam penanganannya.

“Jangan cuma teorinya saja. Perlu ada rakor da pelatihan, agar kita bisa tahu kesiapan logistic, bagaimana SDM kebencanaan kita, serta roadmap mitigasi yang dimiliki,” beber.

Lebih lanjut, Kandouw menjelaskan upaya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Untuk itu ada sebagai daerah tujuan wisata tentunya dilengkapi dengan sertifikasi bencana, baik gedungnya dan SDM.

“Dan memang sertifikasinya seperti itu dengan orientasinya seperti di Jepang serta indikasinya lengkap semua,” terangnya.

Dia menuturkan, guna menunjang pariwisata sangat membutuhkan guide yang selain klowledge infrastrukturnya, tetapi perlu ditunjang dengna SDM yang mumpuni.

“Artinya, harus orang yang benar-benar tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana,” tukasnya.

Karo Kesra dr Kartika Devi Tanos dalam laporannya menyebut, kegiatan rakor yang dilakukan ini bertujuan untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah secara terpadu pada setiap pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang (UU) terkait penguatan penanganan bencana daerah.

“Agar terlaksana sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program dan kegiatan, tersedianya usulan rekomendasi dan tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan terkait penguatan penanganan bencana daerah,” katanya.

Rakor ini diikuti peserta yang terdiri dari para kepala BPBD, kadis kesehatan, kabag kesra kabupaten/kota, unsur perangkat daerah, TNI/Polri, Basarnas, PMI, Tagana serta relawan bencana, pemerhati, Ormas dan LSM bidang pendidikan penanggulangan bencana. (rivco tololiu)