MANADO – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka inventarisasi materi persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), Selasa (4/2/2020).

Rombongan Komite I yang dipimpin Ketua Tim Djafar Alkatiri, diterima langsung Wakil Gubernur Steven Kandouw di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut.

Djafar mengatakan, maksud dan kunker pihaknya ke Pemerintah Provinsi Sulut memang untuk inventarisasi materi persiapan Pilkada Serentak 2020 dan pengawasan Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Lewat forum ini, kemudian akan menyerap aspirasi dalam rangka pengayaan materi persiapan Pilkada Serentak 2020. Begitu juga pengawasan UU ASN,” terang Djafar, Selasa (4/2/2020).

Dia menyebut, selain Pemprov Sulut, pihaknya juga melakukan kunker dengan maksud dan tujuan yang sama di Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Sementara itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya mengapresiasi kunker Komite I DPD RI ke Provinsi Sulut.

“Atas nama Pemprov Sulut, Bapak Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada rombongan Komite I DPD RI, karena memilih Sulut sebagai salah satu dari banyak daerah dalam rangka inventarisasi materi persiapan Pilkada Serentak 2020 dan pengawasan UU ASN,” tukasnya.

Dia merasa bangga akan kunker tersebut, karena menurutnya, masalah reformasi birokrasi perlu kajian lebih lanjut.

“Lampiran-lampiran reformasi birokrasi selama ini, banyak yang sudah  kita jalankan sesuai aturan. Namun, terkait penghapusan eselon III dan IV, saya usulkan dipertimbangkan terlebih dahulu karena dapat mempengaruhi harkat dan martabat seseorang,” ujarnya.

Selain itu, Kandouw menyebut masalah pilkada anggarannya sudah tuntas walaupun ada dinamika-dinamika, tapi tahapannya sudah mulai dari tahun lalu, yakni bulan November dan Desember semua sudah berjalan dengan lancar.

“Mudah-mudahan Pilkada Serentak di tujuan daerah bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan bersama,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, dilaksanakan diskusi bersama. Turut hadir, Forkopimda Sulut, pihak KPU dan Panwaslu, Perangkat Daerah Pemprov Sulut, Bupati Bolsel, akademisi, LSM, tokoh masyarakat. (rivco tololiu)