MANADO- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menetapkan tiga nama sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulut.

Ketiga nama itu adalah Dr Ardiles Mewoh, Donny Rumagit dan Zulkifli Densi. Dua nama yang lain masih akan diseleksi kembali tahun depan karena harus mengikuti berakhirnya masa jabatan dua komisioner Bawaslu lainnya yaitu Supriadi Pangelu dan Ewin Umbola.

Ketika dimintai pendapat, Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat mengatakan bahwa tugas ketiganya sangat berat dalam melanjutkan pengawasan tahapan pemilu tahun 2024 nanti. ‘Bawaslu memiliki 3 tugas penting yaitu memastikan kedaulatan rakyat dijaga, memastikan pemilu berjalan jujur dan adil serta memastikan hasil pemilu itu bermakna untuk kesejahteraan rakyat. Melaksanakan tiga tugas ini bukanlah perkara mudah,”jelas Liando.

Saat ini, kata dia, tugas pertama Bawaslu adalah memastikan parpol calon peserta pemilu 2024 terverifikasi dengan baik. Kemudian belakangan banyak laporan bahwa ada parpol yang mencatut nama masyarakat untuk dimasukkan sebagai anggota parpol tanpa izin. Tugas berikutnya adalah memastikan proses penetapan dapil oleh KPU apakah telah sesuai dengan 7 standar yang disebut oleh UU Pemilu. Tugas selanjutnya adalah memastikan data pemilih itu akurat.

Apakah yang memenuhi syarat akan terdaftar sebagai pemilih dan tidak memenuhi syarat dicoret? Tugas yang tidak kalah penting adalah mengawasi kerja-kerja parpol dalam rekrutmen calon DPR/DPRD dan calon kepala daerah. Masih banyak parpol yang mewajibkan uang mahar untuk diusung sebagai calon. Potensi yang paling parah adalah kemungkinan masih maraknya jual beli suara atau money politic, pelibatan ASN dan aparat desa, penyalahgunaan bansos dan lain sebagainya. Pada saat pencoblosan dan penghitungan suara kerap terjadi kejahatan yaitu merusak surat suara, coblos lebih dari satu kali serta markup atau markdown suara.

Bawaslu harus memastikan bahwa pelanggaran dan kejahatan pemilu dan Pilkada di atas harus dapat dicegah agar hasil pemilu dan Pilkada akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Saya optimis ketiganya mampu menggerakkan jajarannya untuk lebih siapa melakukan banyak terobosan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam proses demokrasi yang sudah sedang berjalan,” urai Liando. (Redaksi)