MINUT – Dugaan praktik pungutan tidak resmi dan pola kepemimpinan yang dinilai kurang etis kini menjadi sorotan di lingkungan pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.

Seorang oknum Koordinator Pengawas (Korwas) Dinas Pendidikan Daerah berinisial V dilaporkan kerap meminta sejumlah uang kepada pihak sekolah seusai melaksanakan kunjungan pengawasan, serta menunjukkan sikap yang dianggap kurang menghargai para guru di wilayah kepulauan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya, oknum V diduga memanfaatkan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari sekolah-sekolah yang dikunjunginya.

Meski perjalanan dinas merupakan bagian dari tugas kedinasan yang telah difasilitasi negara, V disinyalir kerap membebankan biaya tambahan kepada pihak sekolah.

“Informasi yang masuk terkait oknum V ini, meski sudah dijemput di daratan, saat pulang ia tetap meminta uang ongkos, duit bensin, hingga uang pulsa. Hal-hal seperti itu sering ia sampaikan kepada pihak sekolah,” ungkap sumber, Jumat (22/5/2026).

Selain persoalan finansial, pola kepemimpinan V juga mendapat sorotan. Ia dinilai kurang mempertimbangkan kondisi geografis yang dihadapi para guru yang bertugas di daerah terpencil dan kepulauan.

Salah satu kasus yang mencuat adalah pemberian Surat Peringatan (SP) 1 secara tiba-tiba kepada seorang guru tanpa melalui tahapan teguran lisan terlebih dahulu.

“Guru tersebut terlambat karena kendala perjalanan laut, dan Kepsek sebenarnya sudah menyiapkan pengawas pengganti. Namun V langsung memerintahkan pembuatan SP 1. Harusnya ada tahapan, jangan langsung sanksi berat,” tegas sumber terpercaya.

Gaya komunikasi V yang cenderung keras membuat sejumlah tenaga pendidik merasa tidak nyaman dalam menjalankan tugas.

Para guru di wilayah kepulauan kerap menjadi sasaran luapan emosi V bahkan atas hal-hal yang di luar kendali mereka, seperti keterlambatan membalas pesan singkat akibat gangguan sinyal di daerah terpencil.

Sumber menyebutkan bahwa V dikenal cenderung menekan dan berbicara dengan nada keras kepada bawahannya, serta tidak bersedia menerima penjelasan terkait keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah yang minim sinyal.

“Prinsipnya kalau saya lihat, dia kasar dan suka menekan. Itulah karakter yang sangat tidak disukai oleh rekan-rekan guru, apalagi yang bertugas di pulau dengan segala keterbatasannya,” pungkas sumber tersebut.

Keresahan yang dirasakan para guru ini diharapkan segera mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Minahasa Utara, sehingga integritas pengawasan pendidikan dapat tetap terjaga dan terbebas dari beban pungutan yang memberatkan pihak sekolah. (*)