MANADO- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut pertanyakan terkait tidak langsung di publikasi terkait temuan mie dan bakso mengandung bahan berbahaya (Boraks) oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manado .
Hal tersebut berdasarkan hebohnya surat dari BPOM terkait temuan Boraks ke Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tertanggal 31 Januari 2018. Pun baru heboh di sosial media (Sosmed) 6 Februari lalu.
Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian mengatakan, memang dari surat tersebut tertanggal 31 Januari ditunjukan ke Gubernur Sulawesi Utara dari BPOM.
“Ini juga menjadi tanda tanya kenapa pada saat ditemukan tidak langsung dipublikasikan?,” ujar dia, kepada KORAN SINDO MANADO, Rabu (7/8/2018).
Menurut dia, jika langsung di publikasikan minimal dalam waktu jelang berapa hari sejak surat diberikan ke gubernur tidak ada lagi masyarakat membeli mie dan bakso minimal masyarakat mencegahnya.
“Tapi saya tidak tahu pemikiran apa dibalik dari semua ini dari pada kita berasumsi membuat masalah lebih keruh nantinya, sebab itu akan mengundang BPOM untuk mengklarifikasinya agar ada jawaban yang lebih pasti,” tegas dia.
Lanjut dia, adanya mie dan bakso yang mengandung bahan berbahaya (Boraks) itu baru di ketahui dari surat yang beredar di Whats app, kalau dilihat dari surat memang tertanggal 31 Januari.
“Ini adalah sesuatu yang sangat serius yang harus ditindaklanjuti. Saya juga sendiri suka sekali makan mie dan bakso. Nanti akan dijadwalkan untuk melakukan dengar pendapat (hearing),” terang dia.
Dia menjelaskan, siapa yang menjadi produksi mie dan bakso yang mengandung boraks harus dicari dan diberikan hukuman karena dengan sengaja meracuni orang walaupun racun itu tidak langsung bereaksi.
“Mengimbau pemerintah provinsi harus mencari siapa yang memproduksi itu, berikan hukuman agar ada efek jerah agar produsen yang lain bisa lebih berhati-hati,” harap politisi Partai Golkar Sulut itu. (valentino warouw/fim/esm)
