MANADO—Peningkatan mutu pendidikan harus benar-benar diseriusi

semua pihak terutama pemerintah. Pendidikan disebut menjadi dasar kemajuan dalam berberbagai sektor. Namun sayang, anggaran untuk pendidikan masih minim.

Melihat pentingnya peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, Forum Mingguan (FM) KORAN SINDO MANADO mengangkat tema “Pendidikan Masa Kini, Haruskah Biaya Sekolah Menjadi Permasalahan”, Jumat (14/9).

Diskusi terbatas ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan, legislatif, akademisi, organisasi guru serta kepala sekolah (Kasek).

Semua narasumber memberi pandangan dan masukan bahkan kritik membangun untuk kemajuan dunia pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Provinsi Sulut, Grace Punuh yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Christian Sumampow mengatakan, ada tiga isu utama dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Sulut. Pertama, pemerataan pendidikan. Kedua, perluasan akses, dan ketiga, penguatan mutu pendidikan.

“Tapi paling utamanya peningkatan mutu pendidikan. Ini yang terus kita evaluasi dan didorong lewat sejumlah program,” kata Sumampow.

Dia menuturkan, terkait dengan topik diskusi kali ini, pihak sekolah khususnya negeri sudah menerapkan pendidikan secara gratis. Hal itu karena, adanya bantuan pemerintah baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan jenis bantuan lainnya.

“Kita juga akan perkuat kelompok guru dan menata kelembagaannya, serta pengembangan mata pelajaran dasar utama, yakni matematika, fisika, kimia dan bahasa inggris. Itu sejalan dengan program Operasi Daerah Sasaran Kesetaraan (ODSK),” tuturnya.

Sementara, Akademisi Aljon Dapa menilai, ada dua hal yang menjadi alasan hingga harga pendidikan tinggi, yakni kebutuhan kualitas dan bagaimana stakholder serta masyarakat menuntut kualitas pendidikan itu.

“Contohnya, ada orang tua murid menginginkan anaknya mendapatkan mutu dan kualitas pendidikan yang layak, meski harus membayar sejumlah uang. Ini biasa terjadi di sejumlah sekolah,” tuturnya.

Dia menjelaskan, faktor penting untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan sepenuhnya mengenai anggaran, tetapi bagaimana melakukan pembenahan yang berefek peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. “Biaya pendidikan sekarang secara yuridis undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), hanya memenuhi standar minimal saja. Ini yang mungkin diperhatikaan bersama baik Pemerintah Pusat dan daerah jika ingin dunia pendidikan Sulut maju,” tuturnya.

Pernyataan menarik juga disampaikan Romi Mongdong, akademisi. Menurut dia, lebih baik pendidikan dikembalikan kewenangannya kepada Pemerintah Pusat. Alasannya, agar warna otonom tidak mewarnai kebijakan di daerah.

“Toh, setiap ganti pimpinan daerah kebijakannya pasti lain untuk sektor pendidikan,” bebernya.

Dia mengatakan, bantuan dana BOS yang kalau dibagi hanya Rp1,4 juta hingga Rp2 juta per siswa setiap tahunnya, tidak akan mampu melakukan pembenahan pendidikan di sekolah tersebut.

“Ini juga sangat penting ditunjang oleh APBD Pemda. Kalau cuma andalkan dana BOS, itu tidak cukup untuk melakukan inovasi atau terobosan di sektor pendidikan, khususnya dari sekolah sendiri,” ujarnya.

Kata Romi, kesejangan antara sekolah negeri dan swasta memang menjadi hal yang wajar saat ini. Banyaknya anggaran di sekolah swasta, menjadi jaminan sekolah tersebut berkembang pesat dengan menghadirkan banyak guru-guru profesional berkualitas.

“Kondisi ini yang memang mesti diperhatikan serius oleh pemerintah jika ingin pendidikan Sulut maju,” tukasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda menjelaskan, pengembangan pendidikan di Sulut memang belum maksimal faktor kurangnya distribusi anggaran untuk sektor pendidikan melalui APBD.

“APBD 2018 kita masih di bawah 10% untuk sektor pendidikan. Padahal seharusnya 20% sesuai peraturan yang ada,” tuturnya.

Diakui Karinda, banyak program kegiatan prioritas lainnya yang memang menyerap dana APBD seperti sektor kesehatan, sosial dan infrastruktur.

“Kita akan berupaya mendorong anggaran pendidikan melalui APBD 2019 bisa naik. Kalau naiknya 12% saja, itu sudah bisa mengatasi semua persoalan khususnya di sekolah negeri yang kekurangan anggaran,” ungkap Karinda.

Dosen Universitas Negeri Manado (Unima) Mieke Imbar menuturkan, bicara peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sudah tidak diragukan lagi. Saat ini tidak ada yang mengecam pendidikan.

“Masalah yang ada yaitu belum baiknya peningkataan mutu pendidikan. Bercerita tentang peningkatan mutu, pasti butuh dana. Namun persoaalnya, sejauh mana komitmen pemerintah daerah ini dalam peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

Dia menilai, dalam rangka peningkatan mutu, itu tidak bisa dilihat dari komptensif, namun harus bagian-bagiannya.

“Contohnya pelatihan guru, harus ada manajemen. Manajemen pendidikan di Indonesia kalau benar harus menjadikan pendidikan menjadi panglima, bukan politik,”ucapnya.

Begitu juga dengan permasalahan hak-hak guru yang sering terlambat atau disepelehkan. Sebab guru tidak akan bisa memikirkan kualitas jika guru hak guru tidak aman.

“Ketika pemerintah membayar hak mereka, pemerintah berhak menuntut kinerja dari guru. Contohnya dosen dibayarkan tepat waktu. Sudah kewajiban dosen jungkir balik untuk memberikan pelayanan,” terangnya.

Pengamat pemerintah Muin Sumaila menejelaskan, bicara pendidikan memang sangat kompleks. Sebab, ketika berlakunya daerah otonomi kita menjadi amburadul karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kondisi ini juga berpengaruh bagi sektor pendidikan daerah.

“Contohnya, Jokowi memiliki program Nawacita, Provinsi Sulut Hebat, dan Manado Cerdas. Sebaikanya memang dunia pendidikan dikembalikan ke Pemerintah Pusat seperti Kemetrian Agama, agar hanya ada satu kewenangan yang mengaturnya,” beber Sumaila.

Begitu juga disampaikan akademisi Deetje Solang. Menurutnya, berbicara pendidikan merupakan hal yang kompleks. Hal itu karena sampai saat ini masih terjadi kontroversial.

“Tapi satu hal yang penting yang perlu diperhatikan baik pemerintah dan lembaga pendidik guru, yakni harus bersinergi dan sinkron dalam penyiapan tenaga pendidik di daerah ini,” tuturnya.

Solang menilai, jika guru-guru daerah ini tidak mempunyai kesadaran, atau lebih menutut hak-haknya tanpa melakukan upaya menjalankan tugas dan fungsinya, tentu ini akan sulit dalam peningkatan mutu pendidikan.


“Percuma juga diberikan bentuk tunjangan bagi guru, jika bersangkutan tidak menyadari pentingnya tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru,” paparnya.

Richard Pangkey, akademisi Unima mengatakan, pemerintah pusat meluncurkan program bantuan BOS ke sekolah untuk menghilangkan bentuk-bentuk pungutan liar (pungli).

“Tapi ini jadi masalah buat sekolah yang kekurangan anggaran, karena BOS sendiri cair nanti beberapa bulan berjalan. Ini juga menjadi penyebab perlambatan sektor pendidikan, karena biaya operasional tidak tepat waktu,” ungkapnya.

Sekretaris AGIS Sulut Ferry Sangian, mengapresi diskusi ini, yang membahas tentang dunia pendidikan.

Menurut dia, lewat diskusi ini diambil beberapa point penting yakni biaya sekolah dan kualitas pendidikan.

Kata Sangian, didapat dari formal dan nonformal serta jurusan khusus, sebagaimana mutu guru tidak lepas dari peranan dari seorang kepala sekolah.

“Kepala sekolah wajib bertanggung jawab akan perkembangan mutu guru.

jika mengikuti guru teladan, baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional, hendaknya bisa mendapatkan reward kepala sekolah,” jelasnya.

Dia mengaku, sekolah unggulan itu tidak ada, karena hanya stigma dari masyarakat. Seperti sekolah SLB adalah sekolah ungulan.

Dia menjelaskan, tahun 70-an pendidikan dasar nomor satu di Sulut di seluruh Indonesia. Kata dia, mutu pendidikan referensi yang terukur yakni uji kompetesni guru.

“Peningkatan mutu sebenarnya mudah. ada pemetaan jenjang guru dan pemetaan guru setiap kabupaten/kota. Ini sangat penting untuk menghasilkan kualitas pendidikan, yaitu pembentukan karakter,” tukasnya.

Adapun, diskusi tersebut dipandu Moderator Waldy Mokodompit selaku Wakil Pimpinan Redaksi KSM dan dihadiri Direktur Operasional KSM, Gladys Runtukahu.

Sekadar informasi, diskusi ini akan disiarkan hari ini di Radio CWS MNC Trijaya 89,40 FM pada pukul 10.30 WITA. (fernando kembuan/ivo)