MANADO-Pemerintah Pusat menyeriusi soal upaya mitigasi bencana daerah lewat pembahasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Ricky Toemandoek mengatakan, forum tersebut dipimpin langsung Menteri Bappenas Prof Bambang Brojonegoro yang dihadiri Kepala Bappeda se Provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) XIII di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

“Kita bahas sejumlah isu strategis melalui RPJMN. Perlu juga diketahui, RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2004,” kata Toemandoek.

Lanjut dia, penekanan soal mitigasi bencana maksudnya harus memetakan daerah-daerah rawan bencana (longsor, banjir dan lainnya), kemudian harus dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti BMKG, Badan Bencana, Badan Geologi, tentang wilayah rawan, seperti patahan di pemukiman penduduk, yang nantinya penduduk di wilayah tersebut harus dipindahkan.

“Iya, memang penekanannya soal mitigasi bencana, karena melihat sudah banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian, untuk program-program lainnya, sesuai dengan program yang telah disusun pada RPJMN,” tukasnya.

Kata Toemandoek, pembahasan juga tentang tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu, Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan.

Dijelakannya, seperti kriteria berpenghasilan menengah-tinggi, yakni transformasi struktural berjalan, produktivitas tenaga kerja meningkat, iklim investasi kondusif dan GNI per kapita USD3.896-USD12.055.

Kemudian, Adil yaitu ketimpangan menurun dan redistribusi berjalan baik. Selanjutnya sejahtera, kualitas hidup meningkat, prilaku disiplin dan beradab, SDM berkualitas dan berdaya saing, serta indeks kebahagiaan meningkat.

“Terakhir, berkesinambungan yakni memperhatikan daya dukung dan daya tampung ( low carbon developtment) dan selaras dengan agenda pembangunan dan nasional,” tandasnya. (ivo)