MANADO—Kementerian keuangan menerangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan hingga ke daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi  Sulut Muhdi mengatakan, Pagu APBN di Sulut 2018 mencapai Rp13,210 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga Rp10,245 triliun dan transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik dan dana desa sebesar Rp2,96 triliun.

“Pagu didominasi oleh fungsi ekonomi yaitu memperoleh porsi sebesar 32% dari total pagu belanja, diikuti Fungsi Pelayanan Umum 28% dan Fungsi Pendidikan 12,5%. Secara total, ketiga fungsi tersebut menempati 72% dari total pagu belanja,” ujar Muhdi disela diskusi Perkembangan Ekonomi dan APBN Untuk Pemerataan Pembangunan di Novotel Manado, Rabu, 17/10/2018.

Sementara itu, realisasi sampai dengan 14 Oktober 2018 mencapai Rp8,002 triliun atau 59,42%. Diantaranya kata dia, untuk dana desa di Sulut sudah tersalur Rp716.5 miliar atau 67.23% alokasi anggaran yang mencapai Rp1.065 triliun. Untuk belanja modal baru menyentuh Rp1,491 miliar  atau realisasinya 40.49% dari pos anggara Rp3,648 miliar.

Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan lebih banyak anggaran ke daerah di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pada APBN 2018 anggaran belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp­766.2 triliun. Nilai yang cukup fantastis ini dikucurkan untuk pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa,” jelas Chairi.

Dia menjelaskan, hingga 31 Agustus 2018 realisasi belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa sudah menyentuh Rp501,3 triliun atau sekira 65.4% alokasi yang disiapkan. Realisasi ini kata dia turun sekira 0,3% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

“Tahun ini karena penyaluran dipengaruhi persyaratan administratif antara lain laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahun  2017, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan tahap I dan II,” ujarnya.

Sedangkan untuk belanja pemerintah pusat sudah menyentuh Rp802.2 triliun atau 55,2% dari alokasi yang menyentuh Rp1.367 triliun. Realisasi ini kata dia meningkat 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di samping itu, Sebagai tahun ke-5 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rancangan APBN 2019 sangat strategis dalam pemenuhan target jangka menengah. “RAPBN 2019 sehat, adil dan mandiri,” paparnya.

RAPBN 2019 juga dirancang agar adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh segenap anak bangsa Indonesia. Peningkatan transfer ke daerah dan dana desa  dari Rp763,6 triliun menjadi Rp832,3triliun diarahkan agar dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita.

Elemen terbesar transfer ke daerah adalah dana alokasi umum yang meningkat dari Rp401,5 triliun menjadi Rp414,9 triliun. Peningkatan ini agar dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Sedangkan untuk dana desa, penguatan peran desa diwujudkan dengan peningkatan jumlah rata-rata dana desa yang diterima dari Rp800,5 juta menjadi Rp973,9 juta rupiah. (stenly sajow)