Wagub Terima DIPA 2019, Begini Arahan Presiden

oleh -
Presiden Joko Widodo saat memberikan DIPA 2019 kepada Wakil Gubernur Steven Kandouw di Istana Negara. (ist)

MANADO-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Tranfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw mewakili Gubernur Olly Dondokambey menerima DIPA Provinsi Sulut. Rencananya, Rabu (12/12) hari ini, Gubernur Sulut akan menyerahkan DIPA ABPN 2019 kepada pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri dan instansi vertikal lainnya.

Dalam arahannya, Jokowi mengingatkan bahwa APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri. Presiden mengatakan volume APBN 2019 meningkat sebesar 13,7% dari Rp1.903 triliun menjadi Rp2.106 triliun.

Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan.

Presiden RI Jokowi menyebut, bahwa penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp. 855.4 trilyun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 trilyun. Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 826.8 trilyun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.

Presiden minta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat.

“APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegasnya.

Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3% dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD.

Wagub Kandouw menuturkan, rencananya hari ini (Rabu,12/12) Gubernur Olly Dondokambey akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2019 tersebut. Menurutnya, arahan presiden dalam penggunaan APBN 2019 perlu menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus menunjang pembangunan.

“PakGubernur Olly yang akan menyerahkan DIPA 2019 nanti. Intinya,penggunaan APBN 2019 harus tersinkron dengan program Pemerintah Pusatuntuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan, serta meningkatkankualitas SDM yang berdaya saing,” tandasnya. (rivco)