Gubernur Olly Akui Program PTSL Minimalisasi Sengketa Lahan di Sulut

oleh -
Gubernur Olly Dondokambey berfoto selfie bersama masyarakat Manado yang menerima sekira 1.112 sertifikat tanah gratis lewat program PTSL di Auditorium Mapalus, Kantor Gubernur Sulut. (ist).

MANADO-Gubernur Olly Dondokambey mengakui Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) membantu pemerintah untuk meminimalisasi permasalahan sengketa tanah di setiap daerah. Termasuk di Sulawesi Utara (Sulut), program ini bermanfaat bagi masyarakat untuk memiliki status kepemilikan lahan jelas.

Kata Olly, program PTSL dengan menyerahkan sertifikat tanah gratis merupakan perhatian Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indonesia.

Kita patut bersyukur karena program PTSL ini berjalan baik di Sulut. Banyak lahan yang belum memiliki sertifikat sudah bersertifikat,” kata Olly, saat menyalurkan 1.122 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat Manado di Auditorium Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (7/1/2019).

Kesempatan itu, politisi PDIP ini menyalurkan seritifikat tanah untuk Kelurahan Buha sebanyak 578 bidang, dan Kelurahan Benkol 534 bidang.

Selamat bagi masyarkat penerima sertifikat tanah ini. Sertifikat ini adalah hadiah tahun baru bagi kita semua,” ujarnya.

Olly mengakui, kepemilikan lahan yang jelas atau bersertifikat dari masyarakat tentunya akan sangat membantu program pemerintah. Banyak program jadi terhambat, seperti adanya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur tidak berjalan cepat karena terkendala status lahan masyarakat yang belum jelas kepemilikannya.

Program BPN ini mesti ditunjang oleh pemerintah daerah di kabupaten dan kota. Saya berharap, kepala daerahnya bisa membantu pihak BPN untuk pengukuran tanah bagi masyarakat yang akan menerima sertifikat gratis ini,” ungkap Olly.

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi pada tahun 2018 sebanyak tujuh juta sertifikat di Indonesia telah terlampaui. Tahun 2019, penyerahan sertifikat akan terus dilakukan. Ini adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Olly mengharapkan pihak ATR/Badan Pertanahan Nasional mampu menjangkau lebih banyak lagi desa dan kelurahan, baik di Manado maupun kabupaten dan kota lainnya di Sulut.

“Agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan pelayanan pensertipikatan tanah yang mudah, cepat dan menjamin kepastian hukum,” imbuh Olly.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Freddy Kolintama menargetkan hingga akhir 2019 ini, dapat menyerahkan sebanyak 21 ribu sertifikat tanah di Manado dan 90 ribu sertifikat di seluruh Sulut.

Kita akan berupaya supaya 90 ribu sertifikat tanah di 2019 dapat disalurkan. Ini juga tentunya perlu dukungan dari pemda di kabupaten dan kota,” cetusnya.

Dia menuturkan, Program PTSL ini bukan hanya menjangkau masyarakat yang mempunyai lahan tanah rumah, tetapi lahan agraria (pertanian). Ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat supaya masyarakat dapat mempunyai lahan jelas bersertifikat.

Kita akan berupaya di tahun 2019 ini, semua program sertifikat tanah gratis boleh dirasakan masyarakat di 15 kabupaten dan kota se-Sulut,” tandasnya.

Penyerahan sertifikat tanah ini turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkot Manado. (rivco)