MANADO-Pemerintah desa penerima dana desa (dandes) dinilai belum sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut. Padahal, penggunaan dandes yang sesuai dapat menyiasati ketimpangan kesejahteraan masyarakat di desa dan perkotaan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Rabu (16/1/2019). Menurutnya, penggunaan dandes mesti bermanfaat untuk menunjang atau mengangkat perekonomian masyarakat desa.
“Dandes bisa menjadi siasat untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat desa dan perkotaan. Tapi saat ini, penggunaan dandes masih belum dioptimalkan,” beber Kandouw, kemarin.
Dia menjelaskan, alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan provinsi sekira 60% masih mengendap di perkotaan. Pemerintah desa memang hanya berharap anggaran besar dari alokasi dandes.
“Tapi, alokasi dandes di setiap desa rata-rata mencapai Rp1 miliar. Makanya, lewat dandes ini penggunaannya harus bermanfaat yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sendiri,” tukasnya.
Meski demikian, Kandouw mengatakan bahwa pemerintah berlahan mulai berhasil mengurangi ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin di Sulut.
“Data BPS secara umum ketimpangan antara kota dan desa naik, namun antara kaya dan miskin turun,” jelasnya. Menurut dia, jika sinergitas dibangun lebih dalam dan terintegrasi baik maka angka kemiskinan dapat terus dipangkas.
“Bapak Gubernur Olly Dondokambey sudah menginstruksikan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan koordinasi agar pemerataan kesejahteraan dapat tercapai,” ungkapnya.
Pengurus Forum Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pendidikan (Formid) Decky Mintje berpendapat, penggunaan dandes memang secara kasat mata sudah dilakukan dengan baik dalam peningkatan infrastruktur desa.
Mintje berharap, penggunaan dandes tersebut tidak semestinya terfokus pada infrastruktur semata, tapi perlu juga difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat khususnya dalam meningkatkan perekonomian, kesehatan dan pendidikan.
“Harus ada rencana penggunaan dandes yang bermanfaat dari pemerintah desa. Jangan hanya tahu bangun infrastruktur, tetapi itu ternyata bukan menjadi hal mendesak atau berarti bagi masyarakat sendiri. Fokuskan kepada hal-hal yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warga,” tuturnya.
Pengamat ekonomi Magdalena Wullur berpendapat sama. Dia mengatakan, pemanfaatan dandes yang dapat dibagi lewat program pemberdayaan masyarakat desa akan lebih bermanfaat, untuk memberikan satu wadah bagi warga memperoleh hasil yang dapat menunjang perekonomian keluarganya.
“Pembentukan atau pelatihan lewat pemberdayaan bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian merupakan hal berarti, dalam mewujudkan kemandirian usaha bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Ini kiranya dapat diseriusi oleh pemerintah desa dan perlu didorong oleh pemerintah daerah sendiri,” pungkas Wullur. (Rivco)
