Masyarakat Aceh di Manado Kecam dan Tuntut Pemukulan Mahasiswa Diproses Hukum

oleh -
Salah satu mahasiswa yang menjadi korban pemukulan dalam demo menuntut penolakan izin PT EMM. (ist)

MANADO — Pemukulan terhadap para mahasiswa yang menggelar aksi demo menolak pemberian izin PT EMM (Emas Mineral Murni) di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (9/4/2019), menuai kecaman dari warga Aceh di Manado.

Tuanku di Bukloh salah satu masyarakat Aceh di Manado, bahkan mengutuk keras pemukulan mahasiwa yang menolak pemberian izin PT EMM. “Pemukulan terhadap mahasiswa adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir. Tidak mungkin ini terjadi jika mahasiswa didengar aspirasinya. Dinamika ini tidak muncul di ruang hampa tapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola konflik. Parahnya lagi, ini dibenarkan atas nama pembangunan dan investasi,” kritik Tuanku.

Sekadar diketahui, PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 pada 19 Desember 2017, tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Hardwinarto dalam surat penjelasan tentang IUP PT. EMM yang dikirimkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Aceh, Sudirman, tertanggal 30 November 2018, menjelaskan hal tersebut.

“Hasil overlay menunjukkan, areal IUP PT. EMM dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Aceh skala 1:250.000, sesuai lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015, berada pada kawasan hutan lindung (HL) seluas 6.019 hektar dan areal penggunaan lain (APL) seluas 3.981 hektar,” terang Sigit dalam surat dengan nomor: S.1483/pkn/pen/pla.o/11/2018.

Tuanku berharap, kasus pemukulan ini diproses hukum dan menjadi stimulus agar izin usaha pertambangan PT EMM ditinjau ulang dan dihentikan.

“Sudah waktunya investasi di Aceh dikelola secara bijak dan tidak mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Sudah waktu pembangunan memperhatikan dimensi sustainability, hanya orang kolot dan rakus yang mengejar investasi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan” tegasnya. (kimgerry)