119 Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Sulut ke Pemerintahan OD-SK

oleh -
Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang. (Ist)

MANADO- Panitia khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) berikan sebanyak 119 rekomendasi ke Pemerintahan Provinsi Sulut Olly Dondokambey – Steven Kandouw (OD-SK).

119 Rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Politikus Partai Gerindra Sulut sekaligus sebagai Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang, saat paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (21/5/2019)

Berikut 119 rekomendasi Pansus LKPJ :

A. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah

Terkait dengan kebijakan pemerintahan umum daerah, Pansus memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

1.Pemerintah daerah agar lebih fokus melaksanakan visi dan misi Kepala daerah dengan berorientasi kepada pencapaian target yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

2.Pemerintah daerah harus lebih selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program-program kerjanya sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang, dimana sangat mempengaruhi terhadap pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.Pemerintah daerah harus menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, sehingga dengan harmonisnya hubungan tersebut akan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah.

4.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk fokus dalam sektor kesehatan dan sektor pendidikan, dimana kedua sektor ini sangat berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

5.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar tetap berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

B.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
1.Mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak alat-alat berat/besar yang dikuasai oleh perusahan-perusahan yang sedang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara.

2.Mendorong perangkat daerah yang berpotensi dalam menciptakan pendapatan asli daerah untuk selalu melakukan inovasi.

3.Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan menyederhanakan sistem, regulasi dan prosedur pelayanan.

4.Meningkatkan pendapatan yang bersumber dari hasil perusahan milik daerah, retribusi daerah dan retribusi perusahan swasta, bukan hanya didominasi dari pajak daerah.

5.Mengedepankan prisip keadilan, proporsional dan pemerataan anggaran belanja agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.

6. Pemberian subsidi dan hibah yang diberikan pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran.

 

C.Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi
1. PENDIDIKAN

Rekomendasi Pansus Sebagai berikut :
1.Pansus mendesak agar pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, melihat kondisi pendidikan di Sulawesi Utara mengalami degradasi kualitas sebagai indikator antara lain hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tes CPND dan Ujian Kompetensi guru mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Oleh karena itu perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi guru, kesejahteraan guru serta penempatan guru sesuai dengan keahlian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.Pansus meminta pembayaran honorarium tenaga harian lepas guru, tepat waktu.

3.Pansus meminta agar rekruitmen tenaga harian lepas guru di daerah kepulauan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

4.Bantuan kepada sekolah agar lebih transparan dan merata untuk Kabupaten/Kota.

5.Pemberian beassiswa agar merata di Kabupaten/Kota.

6.Pansus meminta perhatian khusus dari pemerintah atas keterlambatan realisasi dana alokasi khusus di sejumlah SMA dan SMK.

2. KESEHATAN
1.Terkait dengan pasien gangguan jiwa, kiranya pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa (RSJ) harus dipercepat dengan tidak mengurangi pelayanan kepada pasien.

2.Pansus merekomendasikan agar pembangunan RSJ yang berlokasi di Kalasey dihentikan sementara untuk selanjutnya dikaji kembali. Hasil kunjungan ternyata lokasi tersebut tidak memenuhi syarat baik teknis, sosial dan ekonomi. Bahkan perencanaan sebagaimana tertuang dalam gambar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain pembangunan ini telah memakan anggaran yang cukup besar.

3.Melakukan pemerataan penempatan tenaga kesehatan, bantuan fasilitas alat dan sarana kesehatan, Ambulance, Obat-obatanm di selruh pelosok Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kesejahteraan mereka.

4.Segera menyelesaikan ijin operasi dan akreditasi RSJ Ratumbuysang, RSUD Provinsi Sulawesi Utara dan RS Noongan.

5.Membangun sistem informasi kesehatan, dimana sistem informasi kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara.

3. LINGKUNGAN HIDUP
1.Meningkatkan, mengupayakan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan ;

2.Fokus dan tegas dalam mengeluarkan atau tidak ijin terhadap kegiatan usaha yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

3.Pertambangan galian C di Kakaskasen, Kasuang, Tinoor dan Warembungan sampai Kalasey, mohon dikaji kembali perijinannya. Lokasi dimaksud terindikasi merupakan kawasan hutan lindung, untuk itu Dinas Kehutanan, Lingkungan hidup dan ESDM harus berkoordinasi lebih lanjut.

4. PEKERJAAN UMUM
1.Peningkatan ruas jalan Manado-Tomohon yang sudah direncanakan bertahun-tahun, yang belum terealisasi sampai sekarang ini. Pansus merekomendasikan segera direalisasikan sebagai prioritas utama agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur.

2.Menyelesaikan pembebasan tanah untuk pembangunan Ringroad tiga.

3.Meningkatkan alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.

4.Terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, Pemprov Sulut dapat membangun koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta membuat kesepakatan yang mengikat.

5.Anggaran pada kegiatan perumahan dan pemukiman yang masih sangat minim utnuk dapat ditingkatkan, dengan menyesuaikan tupoksi di bidang penataan pemukiman dan perumahan.

6.Ruas jalan Mopolo-Kalait-Lobu serta ruas jalan Amurang-Ranoketang agar dapat dicarikan jalan keluar untuk segera direalisasikan sebagai prioritas pembangunan.

5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.Pentingnya koordinasi perencanaan yang berhubungan langsung dengan instansi vertikal yang berperan dalam kesejahteraan rakyat dan meningkatkan peran pemerintah dalam berinovasi dalam pengembangan komoditas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, agar wajib memperhatikan dan mengakomodir hasil reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan RKPD.

3.Mendorong pemerintah provinsi Sulut agar berjuang optimal dalam mewujudkan Bitung sebagai International Hub Port dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung.

4.Dinas terkait agar mampu menyajikan dokumen design untuk pendidikan, agar dapat bersaing dan semakin berkembang.

5.Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk pembangunan Sulawesi Utara agar dilaksanakan  sesuai target yang direncanakan.

6.Visi dan misi kepala daerah agar bisa didukung oleh para Kepala Perangkat Daerah dan perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Kepala daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

7.Dinas terkait untuk saling berkoordinasi dalam pemanfaatan, monitoring dan pengawasan zona-zona pesisir dan pulau-pulau kecil, apalagi terkait dengan reklamasi yang sedang terjadi sebagaiman diatur dalam peraturan daerah RZWP3K.

6. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.Pansus meminta adanya peningkatan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Sulawesi Utara, baik pengembangan kompleks KONI Sario dan rencana pembangunan gelanmggang olahraga Mapanget.

2.Progran dan kegiatan kewirausahaan bagi pemuda perlu dilakukan follow-up agar kegiatan tersebut tidak hanya sekedar kegiatan yang berlalu setelah pelatihan, namun dapat diaplikasikan oleh pemuda.

3.Pemerintah harus meberikan dukungan terhadap E-Sport yang saat ini berkembang pesat di tingkat daerah, nasional maupun international.

7. PENANAMAN MODAL
1.Pansus meminta harus adanya program-program yang dapat mendatangkan investor guna peningkatan investasi di Sulawesi Utara untuk itu perlu adanya deregulasi, debirokratisasi, kenyamanan, keamanan dan pemberian insentif.

2.Pemerintah harus melakukan pengembangan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendatangkan investasi di Sulawesi Utara.

3.Pemerintah provinsi Sulawesi Utara harus mencontohi dinas yang ada di provinsi lain terkait kinerja PTSP, dengan melakukan pelatihan dan magang di provinsi lain yang berhasil dengan kinerja PTSP.

8. KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
1.Meningktkan pengawasan serta pembinaan kepada koperasi dan usaha kecil menengah dan terus melakukan inovasi.

2.Untuk koperasi dan UMKM yang dinilai layalk, kiranya dapat dibantu pada aspek permodalan.

3.Meningkatkan pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM dan melaksanakan pelatihan bersama dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan masukan dalam pengelolaan keuangan dalam dunia koperasi dan UMKM.

9. KETENAGAKERJAAN
1.Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan baik tenaga kerja asing maupun lokal dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

2.Mmeinta pemerintah menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, produktif, terampil dan profesional dalam menyikapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

10. KETAHANAN PANGAN
1.Pengelolaanlumbung pangan seperti di Miangas dalam mencegah kekurangan pasok beras untuk masyarakat. Kiranya digunakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya serta penyaluran pangan dapat merata keseluruhan wilayah Sulawesi Utara.

2.Melakukan terobosan guna meningkatkan produksi pangan untuk mempertahnkan swasembada pangan.

3.Pemerintah agar melibatkan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan sehat/non pestisida.

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.Membuat program-program yang lebih terarahdalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.Program pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan termasuk didalamnya pengawasan.

12. PERHUBUNGAN
1. Terkait Keberadaan Terminal Angkutan Darat, Dinas terkait untuk lebih memperhatikan terminal uyang ada khsusnya terminal Tipe A di Liwas dan terminal-terminal tipe B, agar dapar berfungsi dengan baik.

2.Pemerintah dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota atas pelimpahan kewenangan Kabuapaten/Kota yang sudah diserahkan kepada Pemprov Sulut

3. Perlu lebih meningkatkan fasilitas yang aman bagi pengguna jasa transportasi Udara, laut dan darat.

4.Perlu adanya peningkatan kualitas SDM serta rekruitmen tenaga sesuai dengan kebutuhan.

13. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.Command center perlu dimaksimalkan fungsinya untuk mempromosikan serta menginformasikan berbagai hal tentang Sulawesi Utara.

2.Pengingkatan Sumber Daya Manusia yang bergerak di bidang Komunikasi dan Informamtika.

14. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.Meningkatkan pembinaan atas pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dan organisasi masyarakat terkait dengan wawasan kebangsaan lebih khusus di daerah kepulauan.

2.Terkait dengan bantuan bagi partia politik, kiranya ada kemudahan dalam pelayanan proses dan waktu pencairan dan partai politik.

15. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.Pemprov Sulut untuk selalu berkoordinasi dengn Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyaluran bantuan atau hibah.

2.Penempatan ASN dalam jabatan agar mempertibangkan keahliannya dan latar belakang pendidikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ASN.

3.Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penetapan Pualau Mantahage dan Bongkil yang dikategorikan sebagai pulau terluar.

4.Terkait dengan Desa Tikela, Pempro Sulut harus berkoordinasi denngan Pemrintah kota Manado dan Kabupaten Minahasa, dimana perlu ada ketegasan tentang keberadaan dan status desa Tikela.

5.Seleksi perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) sebaiknya dikhususkan untuk tenaga dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan.

6.Pansus meminta agar segera menyelesaikan permsalahan tapal batas Kabuapten Bolmong dan Bolsel.

7.Pemerintah daerah untuk memperjelas status hukum tanah milik pemerintah daerah serta melakukan pendataan kembali aset mili pemerintah daerah

8.Dinas yang terkait harus lebih intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penertiban e-ktp.

16 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Kiranya ada sosialisasi/pelatihan khusus kepada petugas pendamping dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) guna menghindari penyalhgunaan dana bantuan yang akibatnya berdampak pada masalah hukum.

17. PENANGGULANGAN BENCANA
Pansus merekomendasikan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana alam.

18 SOSIAL
1.Anggaran untuk bantuan kepada [anti asuhan kiranya dapa ditingkatkan

2.Perlu adanya data valid jumlah orang miskin dan orang cacat di Sulut dikarenakan tingginya jumlah anggaran kegiatan tersebut.

3.Pemerintah daerah harus lebih intens dalam berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pemberian bantuan sosial.

19. URUSAN KEBUDAYAAN
1.Kegiatan di Sulawesi Utara dapat disisipkan unsur-unsur seni budaya

2.Dalam Ranperda Budaya, kiranya dapat memasukan pasal berbunyi “bahwa setiap bagunan pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota harus memuat ornamen yang berciri khas daerah setempat.

3.Melakukan pembinaan dan pelestarian budaya

4.Program pembangunan geudng ex-minahasa raat untuk dijadikan museum Sam Ratulangi dapat dilanjutkan dan dituntaskan

5.Pembangunan anjungan Provinsi Sulut di TMII dari segi arsitekturnya untuk ditinjau kembali.

20 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini sehingga dapat meningkatkan minat baca.

2.Isi buku lebih banyak, bervariasi dan harus menarik minat baca dan bereferensi muatan lokal.

3.Perlu merenovasi gedung perpusdtakaan dan penambahan meubeler guna menarik minat baca.

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.Pemprov harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan tata kelolah atau regulasi penertiban izin untuk kapal perikanan.

2.Program perikanan dan kelautan harus komprehensif sehingga penyaluran bantuan sarana dan prasarana tepat sasaran.

3.Meminta kepada pemerintah menindak tegas kelompok yang menyalahgunakan bantuan.

2. URUSAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
1.Pemprov perlu memperhatikan para petani karena sektor pertanian tidak lagi mendatangkan kesejahteraan.

2.Perlu adanya peningkatan bantuan bagi kelompok tani.

3.Melakukan sinkron antar perangkat daerah yang terkait mengenai harga komoditas

4.Sentar-sentra atau agen pupuk dapat dimaksimalkan untuk mrnghindari kelangkaan pupuk.

5.Pihak eksekutif dapat mengusulkan Ranperda terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan petani.

3. URUSAN KEHUTANAN
Pemprov untuk dapat menghutankan kembali atau reboisasi daerah resapan air untuk kawasan hutan yang sudah gundul.

4. URUSAN PARIWISATA
1.Perawatan dan pemeliharaan objek-objek wisata yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah seperti bukit kasih kanonang.

2.Dalam rangka peningkatan PAD, dinas terkait untuk dapat melihat tempat wisata yang baru untuk dapat di eksploitasi.

3.Meminta pemerintah untuk lebih mempercepat pembangunan saranan dan prasarana pariwisata.

4.Perlu meningkatkan SDM dibidang kepariwisataan.

5.Meminta pemerintah untuk memperjuangkan kembali Sulawesi Uata masuk dalam 10 destinasi wisata nasional.

5. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali transmigrasi di Sulawesi Utara dengan mempertimbsngksn kertersediaan lahan dan status lahan.

6. URUSAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
1.Perlu adanya peningkatan progran kegiatan untuk meningkatkan eksport hasil kekayaan alam dan kerajinan

2.Pemerintah provinsi mampu memberikan solusi dalam pengembangan usaha kecil yaitu bekerja sama dengan Unicorn-unicorn yang ada di Indonesia.

3.Menjaga sirkulasi perdagangan pupuk bagi petani

4.Agar progran kerja di bidang perdagangan international dapat dikembangkan

5.Mengantisipasi kelangkaan kebutuhan masyarakat terhadap gas/elpiji.

7. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.Pemerintah menertibkan adanya pertambangan – pertambangan liar yang ada di Sulut

2.Terkait pertambangan liar yang dikerjakan orang asing di Ratatotok, pemerintah provinsi harus segera mem follow up kasus pertambangan liar.

3.Pemprov harus memberikan perhatian serius terhadap pemadaman listirk di Sulut.

4.Pansus mengharapkan agar pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus dalam penyelesaian Ranperda Pertambangan.

D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan perintah peraturan perundang-undnagan, dimana ada dua dimensi yakni tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
1.Terkait dengan penyelesaian administrasi proses pembangunan asrama yogjakarta, pansus minta Pemprov Sulut dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar asrama tersebut dapat segera dipergunakan.

2.Asrama yang telah selesai dibangun agar dilengkapi meubeler dan ketersediaan biaya air dan listirk. Asrama di Sleman Yogjakarta perlu direnovasi. Asrama yang di Bogor perlu dipikirkan unutk RUISLAG.

3.Terkait Bank SulutGo merupakan aset BUMD Sulut untuk memperhatikan :
a.Gubernur dan Wagub dapat melakukan pendekatan kepada pemegang saham Bank SulutGo disertai langkah penyelesaian permsalahan.
b.Bantuan CSR dari Bank SuluGoagar disampaikan secara transparan agar dapat diketahui masyarakat.
c.Bank SulutGo untuk dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih lagi untuk masyarakat kecil seperti pinjman yang mudah.
d.Perekrutan personil Komite Bank SUlutGo, harus sesuai prosedur dan memiliki kompetensi perbankan.

4.Pelaksanaan fungsi dan peran Satpol PP perlu ditingkatkan terutama didalam pengamanan peraturan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5.Terobosan-terobosan yang dilakukan di bidang kesejahteraan rakyat, Pansus mengapresiasi dan diharapkan kedepan lebih ditingkatkan.

IV KESIMPULAN
Pansus pembahas LKPJ Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2018, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintah melalui PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, TUGAS

PEMBANTUAN dan PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN telah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. (Christy Lompoliuw)