Bappenas Undang DKP Sulut Bahas RPJMN 2020-2024

oleh -
Kegiatan pembahasan RPJMN Bidang Kelautan dihadiri sejumlah pihak baik Kementrian KKP, DKP dan Bappeda Sulut di Manado. (FOTO:Rivco Tololiu)

MANADO-Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar pembahasan dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 Bidang Kelautan di Manado, Selasa (9/7/2019).

Pemprov Sulut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) hadir bersama dalam rapat tersebut.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementrian PPN/Bappenas Sri Yanti mengatakan, pembahasan ini memang bertujuan untuk menyelaraskan rencana program khususnya di bidang kelautan bersama pemerintah daerah.

Kita bahas bersama tadi soal sasaran dan arah kebijakan rencana strategis dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), baik itu pengelolaan ruang laut, sumber daya kelautan dan perikanan, serta lainnya,” kata Sri.

Dia menuturkan, dalam rapat memang diundang semua pihak terkait baik dari Bappeda dan Kementrian KKP. “Kita paparkan apa yang sudah menjadi rencana program pemerintah pusat khususnya Kementrian KKP. Kita juga minta masukan dari Pemprov Sulut untuk rencana program terkait kelautan,” terangnya.

Salah satu hal yang menjadi tujuan pembahasan tersebut yaitu memaksimalkan potensi-potensi kelautan, baik perikanan tangkap dan lainnya. “Lewat pembahasan ini tentu akan berdampak positif, seperti meningkatkan industri perikanan serta lainnya,” tuturnya.

Meski begitu, terkait RPJMN pihaknya akan mensinkronkan serta mensinergikan bersama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kita selaraskan agar programnya berjalan searah. Ini juga akan menunjang bersama usulan anggaran terkait program kelautan di Sulut,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DKP Sulut Haidy Malingkas menerangkan, pihaknya diundang untuk membahas soal sasaran dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024. “Tadi masing-masing bidang baik KKP dan Bappenas telah memaparkan bersama pengelolaan ruang laut, riset kelautan dan kebijakan lainnya,” ungkap Malingkas.

Malingkas menuturkan, program DKP Sulut mempunyai benang merah dengan Kementrian KKP yang selaras dalam RPJMN. Menurutnya, pembahasan terkait kelautan ditekankan soal konservasi, ilegal fishing, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan sumber daya kelautan.

Kalau perikanan ada perikanan tangkap, pemanfaatan budidaya dan penguatan daya saing. Intinya, pembahasan tersebut memberikan pemahaman bagi kita terkait penyelerasan serta arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 Bidang Kelautan,” tandasnya. (rivco tololiu)