Sekdaprov Apresiasi KPK Dorong Peningkatan Kapasitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah

oleh -
Sekdaprov Edwin Silangen saat memberikan pemaparan usai membuka Workshop Peningkatan Kapasitas APIP yang digelar KPK di Kantor Gubernur Sulut. (Ist)

MANADO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peningkatan kapasitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) se-Provinsi Sulut di Kantor Gubernur Sulut, Senin (9/9/2019).

Kegiatan yang digelar lewat workshop tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Edwin Silangen. Tampak hadir Koordinator Wilayah IX KPK Budi Waluya dan para pejabat struktural serta APIP, inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen mengapresiasi KPK atas terlaksananya workshop peningkatan kapasitas APIP.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, atas pelaksanaan kegiatan workshop ini di Provinsi Sulawesi Utara,” kata Silangen.

Lanjut Sekdaprov, APIP sebagai pembantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi perangkat daerah, juga sebagai salah satu aktor dalam penanganan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

“APIP sangatlah kontributif dalam mendukung reformasi birokrasi menuju  tata kelola pemerintahan yang bersih,” ungkap Silangen.

Karena itu, Silangen optimis workshop dapat semakin meningkatkan kemampuan APIP di provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Sulut serta senantiasa kompeten, memiliki independensi dan keberanian dalam membawa kebenaran, atau profesional dan mandiri dalam mengambil sikap.

“Workshop ini mampu meningkatkan kualitas kompetensi ASN yang ditugaskan sebagai APIP di provinsi dan 15 kabupaten/kota,” jelasnya.

Lebih jauh, Sekdaprov Silangen kembali mengingatkan jajaran pemerintah kabupaten/kota soal ketentuan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sedikitnya 1% dari APBD untuk APIP.

Anggaran itu guna memperkuat pengawasan dan meningkatkan kompetensi APIP.

“Kita akan mengevaluasi kabupaten kota yang belum memenuhi anggaran 1 persen untuk APIP. Hal ini sebenarnya sudah pernah disampaikan sebelumnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Wilayah IX KPK Budi Waluya mengatakan perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP untuk menjamin terlaksananya pengendalian intern yang efektif.

Menurutnya, APIP dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi. (rivco tololiu)