KPK Fasilitasi MoU, Gubernur Dorong Pemda Seriusi Masalah Aset

oleh -
Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan di agenda penandatanganan perjanjian lewat MoU antara Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Sulutenggomalut dan Bank SulutGo. (Ist)

MANADO – Gubernur Olly Dondokambey mengakui keberadaan aset milik pemerintah daerah (pemda) sangat penting untuk disertifikatkan guna mendorong optimalnya pendapatan daerah.

Gubernur mengatakan semua aset milik Pemprov Sulut akan disertifikatkan supaya mempunyai status kepemilikan yang jelas.

“Aset-aset milik pemprov akan disertifikatkan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik pemerintah,” ungkapnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (10/9/2019).

Sebelumnya, gubernur dan bupati/wali kota se Provinsi Sulut menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lewat Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Sulutenggomalut dan Bank SulutGo.

Perjanjian kerja sama ini merupakan inisiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah aset Negara agar tidak hilang. Gubernur pun mengapresiasi upaya Lembaga Anti Rasuah tersebut.

“MoU ini sangat baik dan berdampak positif bagi pemda. Lewat kerja sama dengan instansi terkait, akan mendorong status kepemilikan aset oleh pemda yang belum terdata,” tukasnya.

Lanjut dia, pentingnya mengoptimalkan aset-aset pemda untuk meningkatkan penerimaan daerah. Apalagi, kata dia, saat ini Pemprov Sulut telah gencar-gencarnya meningkatkan investasi.

“Banyak yang mau berinvestasi di Sulut, sehingga status aset daerah sangat penting guna memberikan kenyamanan bagi para investor,” terangnya.

Gubernur menerangkan, guna mendukung optimalisasi penerimaan daerah, Pemprov Sulut telah membuat retribusi atas tanah di beberapa kabupaten dan kota di Sulut.

“Sudah ada retribusi tanah di Minahasa Tenggara, menyusul Minahasa Utara, Bolaang Mongondow,” bebernya.

Orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini menambahkan, pihaknya juga mendukung program Presiden Joko Widodo tentang reformasi agraria.

“Sudah mulai kami data ex HGU kami akan retribusi ke masyarakat, ada juga ex HGU dimanfaatkan pemerintah seperti contoh yang ada di Ilo-Ilo, Minahasa Utara. Ini tujuannya tidak lain untuk mensejahterakan rakyat Sulut melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK),” tukasnya.

Dengan adanya kerjasama ini, Gubernur Olly menargetkan sumber pendapatan naik sebesar 10-15%. “Kiranya juga soal keberadaan aset daerah dapat menjadi perhatian semua bupati dan wali kota di Sulut, agar supaya dapat juga meningkatkan pendapatan daerah di wilayah masing-masing,” tandasnya. (rivco tololiu)