Kandouw Akui Pentingnya Optimalisasi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Sulut

oleh
Wagub Kandouw berbincang akrab bersama Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo di kegiatan Rakorwasdanas di Kota Solo. (ist)

SOLO – Wakil Gubernur Steven Kandouw mengakui pentingnya optimalisasi pengawasan dalam pengelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2019 di Kota Solo, Rabu (25/9/2019).

“Kegiatan ini sangat penting bagi daerah terutama dalam hal pengawasan,” ujarnya.

Rakorwasdasnas bertemakan ‘Aparatur Pengawasan Unggul Mencegah Korupsi’. Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, efektifitas pengawasan pemerintahan sangat diperlukan saat ini.

Menurutnya, semangat dan efektiftas pengawasan itu baru dapat terwujud apabila pemerintah pusat dan pemda saling bersinergi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, eflsien, gesit, lincah, dan cekat.

“Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM APIP secara nasional menjadi satu diantara sejumlah tantangan yang dihadapi,” terangyam
Berdasar data hasil pemetaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kebutuhan SDM APIP baru terisi 12.904 dari total 32.337 jabatan.

“Padahal, salah satu syarat untuk menjadikan organsisasi yang efektif, harus memiliki SDM yang efektif sebagai fondasi utama,” tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Dirjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak, Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong, Wakil Bupati Sitaro John Palandung, Inspektur Sulut Praseno Hadi, Kepala Bappeda Sulut Ricky Toemandoek, Sekretaris Inspektorat Sulut Zainudin Hilimi dan Kabag Humas Christian Iroth. (rivco tololiu)