BPJS TK Lindungi 60% Non ASN Aparatur Desa  di Sulut

oleh -
BPJS Ketenagakerjaan memperkuat Kolaborasi antara Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten/Kota, beserta Kejaksaan Tinggi Sulut. (KORAN SINDO MANADO)

MANADO—BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) telah melindungi sekira 60% pegawai non-ASN dan aparatur desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala BPJS-TK Cabang Manado Hendrayanto mengatakan, keikutsertaan pemerintah kabupaten/kota di Sulut dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukan tren positif.

“Bisa dikatakan sudah sekitar 60% non-ASN dan Aparatur desa yang terlindungi dari 15 kabupaten/kota di Sulut,” ujar Hendrayanto, Rabu, 2/10/2019.

Memang kata dia, ada beberapa kabupaten belum ikut serta. Tetapi ada juga kabupaten yang sementara melakukan penjajakan untuk mendaftarkan non ASN dan aparatur desa.

“Jadi kabupaten yang belum salah-satunya adalah Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Sangihe dan Sitaro juga begitu. Ada juga yang sementara jalan dan masih menyesuaikan dengan anggaran yang belum stabil,” terangnya.

Dia berharap, ke depannya semua non ASN dan Aparatur desa di Sulut semua bisa terlindungi. “Memang kami berharap semua pekerja bisa terlindungi,” ujarnya.

Berbicara masalah perlindungan sosial, hal itu sangat penting karena kalau terjadi resiko, pekerja akan terlindungi sehingga tidak akan menganggu keuangan keluarga. “Roda ekonomi keluarga akan terhenti jika pekerja tidak terlindungi,” paparnya.

Kata dia, jika terjadi resiko kecelakaan, BPJS TK akan melakukan perawatan pengobatan hingga sembuh. Jika meninggal akan mendapatkan santunan pada ahli waris sebesar Rp24 juta. “Ini gambaran betapa pentingnya  ikut jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya memperkuat Kolaborasi antara BPJS ketenagakerjaan, Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten/Kota, beserta Kejati Sulut.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati Sulut) Albina Dita Prawitaningsih menerangkan, pihaknya mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan lewat pelayanan dan bantuan hukum pada BPJS TK juga pemerintah daerah. “Untuk menyelesaikan potensi permasalahan di bidang jaminan sosial yang mungkin timbul,” paparnya.

Pasalnya kata dia, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama negara.

Kepala Disnakertrans Sulut, Erni Tumundo menerangkan, program perlindungan non ASN dan aparatur desa menjadi fokus pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Di tahun 2020 kami optimis 15 kabupaten/kota akan mengikutsertakan non ASN dan perangkat desa,” ujarnya.

Sebagai upaya memberikan perlindungan, pemerintah provinsi telah mengeluarkan 10 regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan surat edaran untuk melindungi perangkat desa. Ada pula surat edaran gubernur untuk non ASN. “Semuanya ini untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (stenly sajow)