Kejati, Kejari dan KPU se-Sulut Teken MoU Kawal Pilkada 2020

oleh -
Ketua dan Komisioner KPU se-Sulut bersama jajaran Kejati dan Kejari usai penandatanganan MoU, tadi malam. (Ist)

MANADO- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menandatangani nota kesepahaman atau MoU untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Ballroom Aryaduta Hotel Manado, Kamis (30/1/2020).

Penandatanganan MoU dilakukan Kepala Kejati (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh disaksikan Komisioner Yessy Momongan, Lanny Ointu, Meidy Tinangon dan Salman Saelangi serta Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti.

“MoU ini bertujuan agar KPU dan Kejati serta Kejari tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi agar secepatnya dicarikan solusi penyelesaiannya,” ujar Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh berterima kasih atas kesediaan Kejati untuk mengawal suksesnya pilkada. Mewoh menjelaskan, pilkada merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Sehingga potensi sengketa selalu ada dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan,” terang Mewoh.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon menambahkan, ruang lingkup kerja sama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihak kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Nantinya menurut dia, bantuan hukum tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk mewakili pihak pertama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sebagai penggugat dan atau tergugat.

Kejari Manado dan KPU Manado saat MoU. (ist)

“Kemudian pertimbangan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan atau pendampingan hukum (Legal Assistance) dan atau audit hukum (Legal Audite) dibidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari pihak pertama yang pelaksanaannya berdasarkan surat kuasa substitusi dan atau surat perintah dari Kajati Sulut,” papar Tinangon.

Lanjut dia, untuk pendapat hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang hukum perdata atas dasar permintaan dari pihak pertama terkait penerbitan/pencabutan surat keputusan tata usaha.

“Kedua, pendampingan hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan jaksa pengacara negara mendampingi pihak pertama dalam hal pihak pertama melakukan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara misalnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” terang dia

Dia menjelaskan, untuk audit hukum (Legal Audit) adalah kegiatan jaksa pengacara negara mendampingi pihak pertama dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak pertama.

Kejari Airmadidi dan KPU Minut saat MoU. (Ist)

“Tindakan hukum lainnya adalah tugas jaksa pengacara negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/ BUMND dibidang perdata dan tata usaha negara,” pungkas dia.

Diketahui, MoU pilkada 2020 tidak hanya dilakukan Kejati dan KPU Sulut. Namun, diikuti tujuh KPUD daerah lainnya yang menggelar pilkada dengan Kejari masing-masing. Di antaranya, KPU Manado, Tomohon dan Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolsel serta Boltim. (valentino warouw)