Diundang Mendagri, Ferry Liando Siap Bantu Riset Akademis Untuk Perbaikan Pilkada

oleh -
Ketua minat tata kelola pemilu pascasarjana Unsrat, Ferry Liando (kanan) berjabatan tangan dengan Mendagri Tito Karnavian, kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/2/2020). (Ist)

MANADO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas untuk membahas penyelenggaraan pilkada langsung. Pertemuan ini juga untuk mengevaluasi efektivitas pesta demokrasi di tingkat daerah tersebut.

Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado diwakili oleh Ketua minat tata kelola pemilu pascasarjana Unsrat, Ferry Liando. Dalam kesempatan tersebut Liando memaparkan, Unsrat telah berpengalaman dalam melakukan riset pilkada, khususnya dari aspek budaya lokal, seperti diinginkan Mendagri.

“Mendagri ingin menyesuaikan sistem pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan,” ujar Liando, di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

“Kami sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan Pilkada dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen konflik sosial,” tambah dia.

Sementara itu, Tito menuturkan, pertemuan ini merupakan inisiatifnya. Dari sisi politik, pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia. Mantan Kapolri ini pun lantas menjelaskan sekilas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Pilkada 2020 merupakan pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan kepala daerah,” terang dia

Dia menjelaskan, sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya.

“Di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta “high cost” atau berbiaya sangat tinggi,” kata Tito.

Menurut Mendagri, biaya tinggi pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah. Jika ekses negatif pilkada dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia dan akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.

“Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas,” beber dia.

Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Sebagai tindak lanjut pertemuan, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif pilkada.

Hadir dalam pertemuan ini yakni, perwakilan dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (valentino warouw)