Harus Seizin Gugus Tugas Sulut, Jangan Sembarang Mulai Kembali Kegiatan di Luar Rumah

oleh -
Kepadatan dalam sebuah kegiatan di Kota Manado sebelum masa pandemi Covid-19. (FOTO: SINDOMANADO.COM)

MANADO- Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara (Sulut) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 (AKB-M2PA Covid-19), terdapat 15 aktivitas di luar rumah yang bisa dilaksanakan masyarakat apabila pemerintah kabupaten/kota telah mendapatkan izin dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong. Dia mengatakan hal itu perlu dilakukan agar supaya ada kontrol yang ketat apabila akan diberlakukan oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Sulut.

“Kalau ijzn tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, maka pengoperasiannya apabila itu berimbas kepada orang banyak, harus mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas (Covid-19) Pemprov Sulut, kalau misalnya sepertinya tidak berimbas pada orang banyak, mungkin memang perlu dipertimbangkan,” ujarnya saat konferensi video bersama wartawan, kemarin.

Selain itu juga, dalam memberikan izin, pemerintah terkait harus melihat penilaian resiko penularan Covid-19 yang ada. Dia memberikan contoh seperti pembukaan kembali kegiatan rumah ibadah di Kota Manado, ada beberapa kecamatan yang berada di zona merah penularan Covid-19.

“Tetapi ada juga wilayah (Kecamatan) yang tidak berada di zonasi merah, malah hijau, misalnya dis seputaran Malalayang Dua, pasti jika ingin mengajukan izin beribadah, kondisinya tidak sama dengan yang ada di lokasi Wanea dan beberapa daerah yang banyak pasien terkonfirmasi positif Covid-19,” jelas Kumendong.

Selain itu juga, kata anggota Tim Humas Gugus Tugas Covid-19 Sulut itu, pembukaan-pembukaan kegiatan masyarakat bisa dilakukan dengan memperhatikan betul 14 indikator penilaian resiko penularan Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Pusatn dan telah disosialisasikan oleh pihaknya. “Intinya ini perlu dilakukan agar supaya ada kontrol yang ketat apabila akan diberlakukan oleh masing-masing daerah. Kalau daerah yang mengusulkan sampai saat ini saya belum dapatkan info,” terangnya.

Sementara itu, menurut Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Sulut, dr Steaven Dandel, penilaian resiko penularan Covid-19 penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sehingga kemudian, keputusan mereka (Pemerintah kabupaten/kota) untuk mengadopt itu (Pergub Nomor 44 Tahun 2020) tergantung dari penentuan zona resiko tersebut,” ungkap Dandel

“Memang ada prasyarat dalam Pasal 23 (Pergub Nomor 44 Tahun 2020) bahwa penetapan adaptasi kehidupan baru ini oleh kabupaten/kota harus mendapatakan persetujuan dari Gugus Tugas Provinsi, tentunya ini terkait dengan apakah data assesment zona resikonya valid, sesuai dengan data di Provinsi atau tidak,” tuturnya.

Selain itu juga, kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkesda Sulut itu, perlunya persetujuan dari Gugus Tugas Covid-19 Sulut terkait hal ini karena pihaknya tak ingin adanya penambahan indikator yang dinaikkan, sehingga kemudian mencapai zona-zona resiko yang lebih rendah.

“Misalnya seharusnya masih zona merah kemudian sudah dipaksakan jadi zona oranye. Itu kemudian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemprov dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 Sulut untuk memastikan penilaian resiko yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota sesuai data epidemiologi yang ada,” imbuhnya. Kemudian, kata Dandel, apabila setelah dilihat oleh pihaknya, kemudian suatu daerah itu masih dinyatakan zona merah, maka ada keterbatasan dalam pembukaan aktivitas, seperti aktivitas bisnis, kegiatan-kegiatan di tempat umum termasuk kegiatan rumah ibadah. “Itu nantinya akan disesuaikan dan diantisipasi oleh masing-masing Gugus Tugas Covid-19 pemerintah kabupaten/kota,” tutupnya.

15 Aktivitas di Luar Rumah yang Perlu Izin :

  1. Pasar dan Sejenisnya;
  2. Pusat Perbelanjaan/ Mall/ Pertokoan dan sejenisnya;
  3. Hotel/ Penginapan/ Homestay/ Asrama dan sejenisnya;
  4. Rumah Makan/ Restoran dan sejenisnya;
  5. Sarana dan Kegiatan Olahraga;
  6. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan;
  7. Pusat Pelatihan Olahraga;
  8. Moda Transportasi;
  9. Terminal/ Pelabuhan/ Bandar Udara;
  10. Lokasi Daya Tarik Wisata;
  11. Jasa Perawatan Kecantikan/ Rambut dan sejenisnya;
  12. Jasa Ekonomi Kreatif;
  13. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah;
  14. Penyelenggaraan Event/ Pertemuan;
  15. Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

(Fernando Rumetor)