Sekdaprov Ikut Rapat Bersama KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Pengelolaan BPD

oleh -
Sekdaprov Edwin Silangen dan pejabat esleon II Pemprov Sulut saat rapat lewat video conference bersama KPK. (Istimewa)

MANADO – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mengapresiasi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat pencegahan korupsi dalam pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan peran Bank SulutGo.

“Kiranya ini dapat dioptimalkan bersama sehingga akan mampu memotivasi kita untuk memantapkan upaya, kerja dan karya dalam pencegahan korupsi pengelolaan BPD serta dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui Bank SulutGo,” kata Sekdaprov Silangen saat mengikuti rapat koordinasi lewat video conference bersama KPK dan Bank SulutGo di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (15/7/2020).

“Rapat koordinasi ini bernilai penting dan strategis bagi Provinsi Sulut dan Gorontalo lebih khusus Bank SulutGo, karena kita saat ini sedang membangun komitmen-komitmen baru di kehidupan new normal ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 ini,” sambungnya.

Menurut Silangen, semua jajaran pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Sulut dan Gorontalo berkomitmen membesarkan Bank SulutGo yang pada gilirannya akan memberikan bisa kontribusi kepada pendapatan asli daerah serta berupaya mempertahankan sumber pendapatan asli daerah di tengah penanganan pandemi Covid-19.

“Sebagai laporan dari aspek Penerimaan pendapatan asli daerah kami sudah melakukan evaluasi, melakukan penyesuaian termasuk melakukan koreksi-koreksi karena pandemi Covid-19 ini. Karena semua daerah yang ada di Provinsi Sulut dan Gorontalo merasakan dampak dari Covid-19 ini,” ujar Silangen.

“Tapi saya menggarisbawahi bahwa semua daerah pasti terdampak berkurangnya penerimaan pendapatan asli daerah, karena itu Bank SulutGo ini adalah salah satu komitmen dari kita bersama untuk bagaimana kita bisa membuat Bank SulutGo ini eksis ditengah-tengah Pandemi covid 19 dan pada ujung-ujungnya akan memberikan hasil pada penyetoran penerimaan asli daerah,” lanjut Silangen.

Sementara itu, Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK Maruli Tua meminta semua pemangku kepentingan mendukung upaya penatausahaan yang sehat dan mendorong melakukan optimalisasi pendapatan dari BPD.

Maruli Tua juga menyebut program khusus tahun 2020 terkait penanganan Covid-19, terdiri dari realokasi/refocusing anggaran pengadaan barang dan jasa serta pendataan dan penyaluran bantuan.

Selain itu, menurut Maruli program khusus lainnya yaitu optimalisasi BUMD baik optimalisasi pendapatan BUMD dan penatausahaan BUMD yang sehat. (rivco tololiu)