MANADO – Pemerintah Provinsi Sulwawesi Utara (Sulut) sedang menyiapkan nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) bupati dan wali kota untuk dikirim ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ada lima daerah yang akan diisi Pjs, yakni Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa Utara (Minut), Bolmong Selatan (Bolsel) dan Bolmong Timur (Boltim).
“Iya, saat ini kita sedang menyiapkan nama-nama calon Pjs di lima daerah tersebut. Usulan itu akan dikirim ke Kemendagri,” ungkap Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, Senin (7/9/2020).
Dia menyebut, setiap daerah ada tiga nama ASN Pemprov Sulut yang diusulkan. Dari tiga nama tersebut, lanjut Kandouw, Kemendagri akan memilih satu nama yang dinilai layak.
“Ini untuk mengisi jabatan kosong di daerah saat kepala daerah dan wakilnya maju ke Pilkada. Kalau untuk provinsi itu kewenangan dari pemerintah pusat,” tukasnya.
Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong mengatakan, Pjs merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Kemendagri untuk mengisi posisi jabatan kepala daerah sementara yang kosong.
“Kalau kepala daerah dan wakilnya cuti mengikuti pilkada, maka akan diisi oleh penjabat sementara atau Pjs. Kalau untuk kabupaten/kota, itu Pjs dari Pemprov Sulut. Kalau provinsi, itu harus pejabat eselon I,” ucap Kumendong.
Pengamat politik dan pemerintahan Alfons Kimbal menilai, para figur yang dipercayakan sebagai Pjs baik gubernur, bupati dan wali kota mesti bersikap professional.
“Harus professional. Terutama memastikan program-program pemerintah tetap jalan dan mensukseskan agenda-agenda stretegis seperti Pilkada Serentak 2020 nanti,” harapnya.
Lanjut Kimbal, Pjs harus juga dapat menunjang apa yang menjadi visi dan misi bupati/wali kota di daerah tersebut untuk dipastikan bisa berjalan baik di tengah masyarakat.
“Apalagi program-program yang bersentuhan dengan masyarakat. Itu harus diprioritaskan,” tandasnya. (rivco tololiu)
