Wakili Sekdaprov, Tumundo Pimpin Rakor Tim Kemitraan Bahas Program JKN dan Pelayanan Faskes

oleh -
Kepala Disnakertrans Sulut, Erny Tumundo mewakili Sekdaprov Edwin Silangen dalam rakor virtual bersama Tim Kemitraan Pemangku Kepentingan di Sulut. (istimewa)
MANADO – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mewakili Sekdaprov Sulut memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kemitraan Pemangku Kepentingan, Jumat (25/9/2020).
Rakor virtual tersebut diikuti oleh instansi terkait di lingkup Pemprov Sulut, Polda Sulut, BPJS Kesehatan Cabang Manado, RSUP Prof Kandou, dan klinik swasta.
Tiga hal penting yang dibahas dalam rakor, yakni penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), update data klaim Covid-19 dan potret pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes).
Kata Tumundo, dalam sesi diskusi banyak peserta membeber sejumlah hal untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi dan stakeholder terkait.
“Seperti soal masih kurangnya tenaga dokter di banyak faskes, perlindungan tenaga medis, perencanaan keuangan oleh pemda untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, serta pembayaran klaim di rumah sakit,” ujarnya.
Terkait hal ini, Tumundo menyebut apa yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut akan dilaporkan ke Sekdaprov Sulut.
“Iya, ini akan menjadi catatan dan akan saya laporkan ke pak Sekdaprov Edwin Silangen,” ungkap Tumundo.
Pejabat energik ini juga memaparkan soal program perlindungan Pemprov Sulut untuk sekira 3.000 tenaga medis dan tenaga penunjang rumah sakit, seperti loundry, satpam dan cleaning servise.
Tumundo menuturkan, BPJS juga memberikan masukan agar pemda di kabupaten/kota melakukan perencanaan anggaran yang tepat waktu untuk bantuan iuran Kelas III.
“Maksudnya, karena pembayaran iuran wajib dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ini untuk menghindari keterlambatan pembayaran,” tukasnya. (rivco tololiu)