SINDOMANADO

Tag: BPJS Kesehatan

  • Kejati Sulut dan BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Terkait Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

    Kejati Sulut dan BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Terkait Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

    MANADO – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah X sepakan menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    Penandatanganan MoU dilaksanakan pada hari Senin (12/8/2024) bertempat di Ruang Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan dihadiri oleh Deputi  Direksi Kedeputian Wilayah X Octovianus Ramba, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Taufik.

    Hadir juga bersama Kajati Sulut, Asisten Bidang Perdata dan TUN Frenkie Son,  Koordinator Fik Fik Zulrofik, serta para Kasi Bidang Perdata dan TUN Kejati Sulut.

    Dengan adanya MoU ini, Kejati Sulut khusus nya Jaksa Pengacara Negara (JPN) turut bagian dalam memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum kepada BPJS Kesehatan Wilayah X

    “MoU ini juga untuk memperkuat hubungan antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan BPJS Kesehatan Wilayah X, guna mendukung tercapainya kinerja yang optimal dari kedua belah pihak,” sebut Kajati Sulut, Andi Muhammad Taufik.

    Kemudian, setelah melakukan penandatanganan MoU, selanjutnya ditindaklanjuti dengan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Datun lainnya. (Fernando Rumetor)

  • Anggaran BPJS Kesehatan Masyarakat Naik Rp12 M, Oskar: Pekan Depan Batas Pemasukan Data

    Anggaran BPJS Kesehatan Masyarakat Naik Rp12 M, Oskar: Pekan Depan Batas Pemasukan Data

    BOLTIM – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar, untuk meng-cover biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan khusus masyarakat kurang mampu. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Oskar Manoppo. Menurut Oskar, anggaran tersebut mengalami kenaikkan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya pada angka Rp6 sampai Rp7 miliar. “Anggaran Rp12 miliar yang disiapkan pemkab itu, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) 2021,” kata Oskar, Sabtu (10/4/2021).

    Sehingga itu, Pemerintah Kabupaten meminta kepada seluruh kepala desa, untuk segera memasukan data warga kurang mampu yang ada di desa masing-masing. Sebab, kata Oskar, batas pemasukan data masyarakat yang belum ter-cover dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hanya sampai Rabu 14 April 2021. “Kami sudah menyurat ke masing-masing desa terkait permintaan data masyarakat yang belum ter-cover BPJS. Nantinya, data dari masing-masing desa itu akan kita verifikasi lagi sesuai syarat,” terangnya.

    Mantan Kepala Badan Keuangan Boltim itu mengungkapkan, bagi desa yang terlambat atau tidak memasukan data yang telah diminta hingga waktu yang ditentukan itu, maka diharuskan menanggung biaya BPJS masyarakat sendiri. “Jika terlambat atau tidak memasukan data, maka dianggap lalai dan konsekuensinya harus tanggung sendiri biayanya,” tandasnya. (Novianti Kansil)

  • BPJS Kesehatan Launching Program OD Esprit di Media Gathering Bersama JIPS

    BPJS Kesehatan Launching Program OD Esprit di Media Gathering Bersama JIPS

    MANADO – BPJS Kesehatan Suluttenggomalut menggelar Media Gathering bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut di Manado, Jumat (18/12/2020).

    Kegiatan ini dirangkaikan dengan launching Program OD Esprit yang turut dihadiri Gubernur Sulut yang diwakili Kepala Dinas Perkimtan Steve Kepel.

    Kepel saat membacakan sambutan Gubernur Sulut mengapresiasi dilaunchingnya Program OD Esprit yang menunjang program pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan kesehatan.

    “Kegiatan ini menjadi sarana yang tepat bagi kita semua untuk semakin memantapkan kualitas, kebersamaan, persatuan dan kekeluargaan dalam satu tekad semangat dan juang memberikan karya terbaik,” ungkapnya.

    Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut Chandra Nurcahyo dalam menjelaskan, Program OD Esprit artinya Optimasi Dasboard Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit.

    “Dimana untuk memastikan informasi kesediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit selalu ter-update, maka selalu dilakukan sinkronisasi data setiap 5 menit sekali,” jelasnya.

    “Ini merupakan harapan dari Bapak Gubernur Olly Dondokambey yang juga mengharapkan agar kepastian masyarakat untuk mendapatkan akses di setiap fasilitas kesehatan terutama rumah sakit harus menjadi salah satu bagian yang harus menjadi prioritas,” tambah Chandra.

    Sisi lain, Chandra mengapresiais para wartawan yang tergabung dalam wadah Jurnalis Independen Pemprov Sulut. Karena sampai saat ini komunikasi maupun kerja sama dengan pihak media tetap berjalan dengan baik.

    “Maksud dan tujuan media gathering ini sebagai media sarana dan silaturahmi antar media dengan stakeholder kesehatan dan pemerintah provinsi. Karena peran media sangat luar biasa dalam menopang program dan kinerja pihak BPJS Kesehatan yang meliputi wilayah Suluttenggomalut,” tandasnya. (rivco tololiu)

  • BPJS Kesehatan Teken Nota Kesepahaman dengan PT Telkom

    BPJS Kesehatan Teken Nota Kesepahaman dengan PT Telkom

    JAKARTA – Guna mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN-KIS dengan berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG), BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT Telkom) di Jakarta, Sabtu (17/10) lalu.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kerja sama tersebut merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan maupun Telkom dan mengkolaborasikan fungsi masing-masing untuk mewujudkan penyelenggaraan Program JKN-KIS yang baik.

    “Nota kesepahaman ini akan menjadi dasar kerja sama dan sinergi antar masing-masing pihak dalam hal pemanfaatan infrastruktur, jaringan, teknologi, layanan serta potensi yang dimiliki masing-masing,” kata Fachmi, Jumat (23/10/2020).

    Kerja sama dalam Nota Kesepahaman tersebut juga mencakup perluasan kepesertaan dari para pegawai Telkom yang tergabung dalam segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) non Penyelenggara Negara.

    Selain itu, kerja sama ini juga tidak hanya terbatas pada pemanfaatan infrastruktur jaringan, teknologi, pelayanan kesehatan dan keuangan serta perluasan kepesertaan. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka sinergi dalam bidang lainnya yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan Program JKN-KIS serta tetap berlandaskan pada koridor perundang-undangan yang berlaku.

    Fachmi mengatakan, saat ini Program JKN-KIS juga telah menjadi program dengan cakupan ekosistem yang besar, yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu pelayanan, keuangan dan pemerintah. Dalam ekosistem tersebut, masing-masing pihak, baik dari BPJS Kesehatan, pemerintah, stakeholder, peserta dan fasilitas kesehatan memiliki peranan dan fungsi masing-masing.

    “Ekosistem ini tentu akan berjalan dengan baik apabila rantai sistem yang menghubungkan antar bagian dapat saling bersinergi dan bergerak sesuai fungsi masing-masing sehingga penyelenggaraan Program JKN-KIS dapat berjalan dengan optimal. BPJS Kesehatan tentu tidak akan berjalan sendiri dalam menyelenggarakan program yang mulia ini,” tuturnya.

    Untuk itu, pihaknya berharap dukungan dan kerja sama PT Telkom dalam peran dan tugas di bidang kerja masing-masing untuk mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS.

    “Karena sejatinya, progam jaminan kesehatan adalah wujud pengabdian kepada negara dan masyarakat Indonesia,” tandasnya. (rivco tololiu)

  • Iqbal Anas Buka Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan

    Iqbal Anas Buka Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan

    JAKARTA – Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan melalui Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Maruf membuka secara resmi Media Eorkshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan, Kamis (22/10/2020).

    Dalam kegiatan yang di hadiri Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, Kepala Satgas, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Pencegahan KPK, Bapak Kunto Ariawan, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat, Bapak dr. Adang Bachtiar, Chief of Party, USAID Health Financing Activity, Bapak Prof. Hasbullah Thabrany dan pengamat Kebijakan Publik, Bapak Agus Pambagio serta Senior Leaders BPJS Kesehatan, baik dari lingkungan Kantor Pusat, sekaligus Rekan-rekan Jurnalis Media Massa seluruh Indonesia dan para Nominator Pemenang Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2020.

    Lanjut Iqbal, kegiatan Media Workshop dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2020, meskipun di tengah segala keterbatasan dan pengaturan yang serba ketat akibat masih merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia bisa terlaksana.

    “Penting bagi kita untuk senantiasa mematuhi segala pengaturan dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat ini, karena selain demi menjaga kesehatan dan keselamatan sesama, namun juga merupakan bentuk tanggung jawab kita untuk mencegah penularan Covid-19 di tanah air,” tukasnya.

    Dikatakannya pula, kegiatan ini merupakan upaya kita bersama dalam apdet informasi kepada pelaku media massa terkait sistem kerja, pengelolaan, dan update kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

    Untuk kemudian diharapkan segala informasi terkini yang didapat dari kegiatan ini dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai sarana publikasi dan ajang sosialisasi kepada publik mengenai penyelenggaraan Program JKN-KIS yang telah memasuki usia tujuh tahun ini.

    Ia menuturkan dalam kegiatan ini kita juga akan mengumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2020, yang telah rekan-rekan pers dan media ikuti sebelumnya.

    Lanjut Iqbal, peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo menaruh banyak harapan kepada insan pers untuk senantiasa berjuang demi kemaslahatan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan agenda Indonesia Maju.

    “Atas apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut, kita dapat simpulkan bahwa peranan media massa semakin krusial dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia, utamanya di tengah pandemi Covid-19 yang memberikan beragam tantangan dan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru,” tuturnya.

    Menurutnya, media massa dan seluruh jajaran insan pers dituntut untuk senantiasa bergerak dengan nafas independen dan berpihak hanya pada kebenaran.

    “Berkaca pada penjelasan di atas, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial bidang kesehatan dengan jumlah kepesertaan terbesar di dunia, memiliki kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi secara faktual kepada seluruh pemangku kepentingannya, terutama kepada peserta dan publik eksternal lainnya,” pungkasnya.

    Oleh karena itu, kehadiran BPJS Kesehatan dalam mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat erat hubungannya dengan keterbukaan informasi publik dimana prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efesiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

    Ditambahkannya, workshop kali ini mengangkat 3 tema yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat, yaitu 1) Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS, 2) Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Pandemi Covid-19, dan 3) Optimalisasi Layanan Jaminan Kesehatan di Era Pandemi Covid-19.

    “Kami telah menghadirkan narasumber yang kompeten dan relevan dengan semua topik di atas. Harapan kami, rekan-rekan jurnalis dapat menyampaikan informasi secara akurat melalui pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat,” pungkasnya. (rivco tololiu)

  • BPJS Kesehatan Siap Dukung Terbentuknya Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

    BPJS Kesehatan Siap Dukung Terbentuknya Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

    JAKARTA – BPJS Kesehatan siap mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menerima audiensi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Gatot Eddy Pramono selaku Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, baru-baru ini.

    “BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap mendukung,” ujar Fachmi Idris.

    Fachmi mengungkapkan, diharapkan data yang dikelola BPJS Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN, membantu menentukan kriteria penerima vaksin Covid 19 yang ditetapkan Pemerintah.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN mengungkapkan tim berharap data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan akan membantu percepatan kesiapan data penerima vaksin serta dapat membantu terbangunnya data penerima prioritas.

    “Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia” ujar Andika.

    Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN mengungkapkan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.

    “Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data tersebut. Kami siap untuk dukungan administratif misalnya penyampaian pakta integritas,” ujar Gatot.

    Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2% dari total penduduk Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 22.934 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama. (rivco tololiu)

  • Wakili Sekdaprov, Tumundo Pimpin Rakor Tim Kemitraan Bahas Program JKN dan Pelayanan Faskes

    Wakili Sekdaprov, Tumundo Pimpin Rakor Tim Kemitraan Bahas Program JKN dan Pelayanan Faskes

    MANADO – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mewakili Sekdaprov Sulut memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kemitraan Pemangku Kepentingan, Jumat (25/9/2020).
    Rakor virtual tersebut diikuti oleh instansi terkait di lingkup Pemprov Sulut, Polda Sulut, BPJS Kesehatan Cabang Manado, RSUP Prof Kandou, dan klinik swasta.
    Tiga hal penting yang dibahas dalam rakor, yakni penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), update data klaim Covid-19 dan potret pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes).
    Kata Tumundo, dalam sesi diskusi banyak peserta membeber sejumlah hal untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi dan stakeholder terkait.
    “Seperti soal masih kurangnya tenaga dokter di banyak faskes, perlindungan tenaga medis, perencanaan keuangan oleh pemda untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, serta pembayaran klaim di rumah sakit,” ujarnya.
    Terkait hal ini, Tumundo menyebut apa yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut akan dilaporkan ke Sekdaprov Sulut.
    “Iya, ini akan menjadi catatan dan akan saya laporkan ke pak Sekdaprov Edwin Silangen,” ungkap Tumundo.
    Pejabat energik ini juga memaparkan soal program perlindungan Pemprov Sulut untuk sekira 3.000 tenaga medis dan tenaga penunjang rumah sakit, seperti loundry, satpam dan cleaning servise.
    Tumundo menuturkan, BPJS juga memberikan masukan agar pemda di kabupaten/kota melakukan perencanaan anggaran yang tepat waktu untuk bantuan iuran Kelas III.
    “Maksudnya, karena pembayaran iuran wajib dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ini untuk menghindari keterlambatan pembayaran,” tukasnya. (rivco tololiu)
  • BPJS Kesehatan Siapkan Lomba Menilai Kasir Indomaret Terbaik Tawarkan Program ‘Kumabal No’

    BPJS Kesehatan Siapkan Lomba Menilai Kasir Indomaret Terbaik Tawarkan Program ‘Kumabal No’

    MANADO – BPJS Kesehatan Suluttenggomalut akan menggelar lomba untuk menilai kasir-kasir Indomaret yang paling baik menawarkan program ‘Kumabal No’.
    Program ini artinya i-Saku Indomaret Bikin Iuran Lancar Jaminan Normal yang merupakan bentuk kerja sama BPJS Kesehatan Suluttenggomalut dengan pihak Indomaret.
    “Program ini sudah berjalan di semua gerai Indomaret yang ada di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kira-kira ada 450 gerai,” ungkap Deputi Direksi BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Chandra Nurcahyo, Jumat (25/9/2020).
    Lanjut dia, program ‘Kumabal No’ merupakan bentuk kerja sama dalam membantu masyarakat membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan mudah.
    “Warga yang ingin membayar bisa langsung ke Indomaret. Nanti ada kasir yang akan menawarkan sekaligus menjelaskan program tersebut,” jelasnya.
    Dia menyebut, pihaknya akan melombakan penawaran program ‘Kumabal No’ dengan tujuan dapat memotivasi para kasir di Indomaret di wilayah Sulut dan Gorontalo.
    “Nanti ada reword-nya bagi siapa kasir yang terbaik,” tuturnya.
    Chandra mengakui, pihaknya sudah melakukan peninjauan ke sejumlah gerai Indomaret di Kota Bitung untuk melihat respon masyarakat, sekaligus tawaran yang dilakukan oleh kasir ke konsumen.
    “Ada sejumlah gerai yang kita kunjungi terpantau para kasir dan karyawannya sudah baik menawarkan program ini. Bahkan ada papan reklame yang dipajang samping kasir untuk mengajak dan mengingatkan warga membayar iuran BPJS Kesehatan,” bebernya.
    Meski begitu, Chandra menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi program ‘Kumabal No’ untuk melihat sebaik apa capaiannya.
    Pihaknya juga memproyeksikan dengan perluasan channel pembayaran akan bisa menaikkan keaktifan peserta 10%.
    “Memang sesuai informasi para kasir, rata-rata digerai mereka ada 20 sampai 30 orang yang datang membar iuran BPJS Kesehatan. Mungkin November nanti kita akan evaluasi,” jelasnya.
    Chandra menambahkan, kerja sama tersebut mencakup pembayaran non tunai lewat aplikasi i-saku Indomaret, autodebet dan tunai.
    “Jenis transaksi yang disiapkan sesuai keinginan masyarakat. Jadi kalau ingin bayar tunai bisa, begitu juga bayar autodebet. Ini sangat memudahkan,” tandasnya. (rivco tololiu)
  • Gandeng Indomaret, BPJS Kesehatan Hadirkan Program ‘Kumabal No’ Permudah Bayar Iuran

    Gandeng Indomaret, BPJS Kesehatan Hadirkan Program ‘Kumabal No’ Permudah Bayar Iuran

    MANADO – BPJS Kesehatan Suluttenggomalut bekerja sama dengan Indomaret membantu masyarakat membayar iuran peserta program JKN-KIS.
    Kerja sama tersebut menghadirkan Program ‘Kumabal No’ yang artinya I-Saku Indomaret Bikin Iuran Lancar Jaminan Normal.
    Deputi Direksi BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Chandra Nurcahyo menjelaskan, bentuk kerja sama itu sebagai upaya mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan.
    “Jadi, warga tidak sulit lagi mencari tempat untuk membayar iuran. Tinggal datang saja ke gerai Indomaret dan membayarnya,” kata Chandra, Kamis (24/9/2020).
    Lanjut dia, Program ‘Kumabal No’ sendiri mengambil bahasa lokal yang artinya keras kepala, dan bahasa inggris yang digabungkan menjadi arti tidak keras kepala.
    “Ini supaya masyarakat dapat menyadari pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Sewaktu-waktu kita sakit, BPJS Kesehatan akan sangat membantu untuk perawatan maupun pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.
    Chandra menyebut, kerja sama tersebut mencakup pembayaran non tunai lewat aplikasi i-saku Indomaret, autodebet dan tunai.
    “Jenis transaksi disiapkan sesuai keinginan masyarakat. Jadi kalo ingin bayar tunai bisa, begitu juga bayar autodebet. Ini sangat memudahkan,” sebutnya.
    Saat ini, kata Chandra, kerja sama sudah mencakup sekira 450 gerai Indomaret di wilayah Sulut dan Gorontalo.
    Pihaknya juga akan melakukan evaluasi program tersebut untuk melihat sebaik apa capaiannya.
    “Kita akan evaluasi November nanti untuk melihat perkembangan dan hasilnya. Kita proyeksikan dengan memperluas channel pembayaran akan bisa menaikkan peningkatan keaktifan peserta 10%,” bebernya.
    Guna melihat langsung penerapan Program ‘Kumabal No’, pihaknya meninjau langsung di sejumlah gerai Indomaret di Kota Bitung.
    Seperti peninjauan gerai Indomaret di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Pakadoodoan, Kecamatan Maesa.
    Sesuai amatan, kasir saat melayani konsumen terlebih dahulu akan menawarkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    Di samping kasir juga terlihat dipampang reklame yang menuliskan ajakan membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan, agar terhindar dari penonaktifkan dan denda.
    “Manajemen sudah mengingatkan kami agar setiap konsumen yang datang membayar harus ditawarkan dulu pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” ungkap Veren Dien, kasir di Indomaret tersebut.
    Bahkan, kata dia, ada promo dan hadiah esklusif dari Indomaret bagi peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran tunggakannya lebih dari enam bulan.
    “Saya juga pribadi sangat menyadari pentingnya BPJS Kesehatan ini agar tetap aktif. Makanya ini selalu kami ingatkan,” tuturnya.
    Peninjauan juga dilakukan BPJS Kesehatan di gerai Indomaret Jalan Martadinata, Kelurahan Bitung Barat II, dan Indomaret di Indomaret di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Maesa.
    Para kasir dan karyawan yang melayani konsumen juga melakukan hal yang sama. Mereka lebih dahulu menawarkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    “Antusias warga membayar iuran setiap hari rata-rata 30 orang. Selain instruksi manajemen, kami juga sadar dengan menawarkan ini dapat membantu dan mengingatkan masyarakat soal pentingnya membayar iuran agar kepesertannya tetap aktif,” Fernando Piyai, kasir Indomaret di Kelurahan Bitung Barat II.
    Pemantauan Tim BPJS Kesehatan awalnya memang tidak diketahui oleh para kasir dan karyawan Indomaret. Mereka juga sempat saat mengetahui ada Tim BPJS Kesehatan yang datang.
    Chandra mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Indomaret karena dapat membantu pelayanan program BPJS Kesehatan terkait pembayaran iuran.
    “Para kasir dan karyawan sangat paham menjelaskan Program “Kumabal No” tersebut. Saya juga saksikan sendiri mereka lebih dahulu menawarkan pembayaran iuran kepada konsumen saat melakukan transaksi,” tukasnya.
    Ditambahkan Chandra, pihaknya akan melakukan perlombaan untuk menilai siapa kasir terbaik dalam menawarkan program iuran BPJS Kesehatan tersebut kepada konsumen. (rivco tololiu)
  • Perkuat Peran Faskes, BPJS Kesehatan Gelar Lomba Video Blog Edukasi Protokol Covid-19

    Perkuat Peran Faskes, BPJS Kesehatan Gelar Lomba Video Blog Edukasi Protokol Covid-19

    JAKARTA – BPJS Kesehatan menggelar lomba Video Blog (vlog) edukasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

    Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan lomba ini diselenggarakan sebagai upaya mendorong fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Lomba ini juga sekaligus memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75.

    “Kita tidak boleh lalai bahkan abai dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Lomba vlog ini juga diharapkan dapat meyakinkan peserta dan masyarakat bahwa walaupun terdapat protokol kesehatan Covid-19, tidak akan mengurangi bahkan menutup akses layanan kesehatan di FKTP yang dijamin oleh Program JKN-KIS. Salah satu bentuk kemajuan dan kebanggaan bangsa Indonesia di tahun kemerdekaan ke-75 adalah memiliki program jaminan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Iqbal, Selasa (18/8/2020).

    Dia menambahkan, lomba ini juga diharapkan dapat memperkuat peran FKTP untuk mengedukasi pesertanya serta masyarakat sekitar dalam upaya menjaga kesehatan diri. FKTP juga dapat memberikan informasi seperti apa penerapan protokol kesehatan di tempatnya, inovasi, kemudahan dalam mengakses layanan, serta program-program promotif dan preventif.

    FKTP yang ingin berpartisipasi dalam lomba ini, kata Iqbal, dapat mengunggah vlog pada tanggal 17 Agustus 2020 secara serentak.

    “Vlog akan dinilai oleh Tim Dewan Juri secara berjenjang mulai tingkat cabang, tingkat wilayah dan tingkat nasional. Tim Dewan Juri Cabang dan Wilayah akan melibatkan Dinas Kesehatan,  Tim Kendali Mutu dan Biaya dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah. Sementara Tim Dewan Juri Nasional akan melibatkan Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional serta pakar komunikasi,” bebernya.

    “Kami harap partisipasi FKTP dalam lomba vlog ini adalah bentuk upaya bersama, gotong royong besar dalam menghadapi pandemi dan penanganan Covid-19. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap  dapat berkontribusi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengikuti anjuran pemerintah dan memastikan adaptasi kehidupan baru berjalan dengan baik. Menerapkan 3 Disiplin Plus yaitu Disiplin menggunakan masker yang benar, Disiplin rajin mencuci tangan dengan sabun yang benar, Disiplin menjaga jarak yang benar,  plus terus berperilaku hidup bersih dan sehat,” sambungnya.

    Dia juga mengajak masyarakat untuk terus berkontribusi melalukan hal sederhana seperti menggunakan masker, cuci tangan, menerapkan physical distancing serta perilaku hidup bersih dan sehat. Apabila masyarakat bisa lakukan ini dengan konsisten, maka dapat menghindarkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar dari Covid-19. (rivco tololiu)