Agus Fatoni: Cegah Klaster Pilkada, Bupati/Wali Kota Harus Perketat Pertokol Kesehatan

oleh
Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni foto bersama bupati/wali kota usai rapat kerja di Kantor Gubernur Sulut. (istimewa)

MANADO – Kepala daerah yakni bupati dan wali kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diingatkan untuk memperketat penerapan prokotol kesehatan guna mencegah munculnya klaster pilkada.

Itu disampaikan Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni saat memimpin rapat kerja bersama bupati/wali kota di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (8/10/2020).

Fatoni dalam pertemuan perdanannya bersama kepala daerah berharap, agar para bupati/wali kota sebagai pemimpin daerah untuk terus memajukan perekonomian di tengah pandemi.

“Posisi kepala daerah selain sebagai pemimpin, juga banyak tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sebagai TPID dan sebagai ketua gugus tugas yang melekat kepada kepala daerah, dan banyak lagi tugas-tugas yang melekat kepada kepala daerah,” kata Fatoni.

Ia mengingatkan tugas utama bagi setiap kepala daerah dalam memajukan daerahnya.

“Ada tiga tujuan paling tidak dalam meningkatkan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah,” ungkapnya.

Begitu juga dalam melaksanakan agenda nasional, Fatoni mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tetap dijalankan sesuai jadwal yang diberikan.

Dia pun meminta agar setiap pejabat daerah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masing-masing daerah sehingga tidak terciptanya klaster baru di Sulut.

“Pilkada tetap dilaksanakan dengan usaha keras dengan tidak adanya klaster pilkada,” tandasnya.

“Oleh karena itu tugas kita bersama mari kita kawal pilkada ini agar aman sukses dari Covid-19,” sambungnya.

Disamping itu, Fatoni juga mengingatkan kepada semua pemimpin daerah agar benar-benar memperhatikan serapan anggaran dari masing-masing daerah.

Menurutnya, anggaran pemerintah diharapkan dapat mendongrak ekonomi dan perputaran uang. Oleh karena itu, Fatoni meminta agar semua kepala daerah agar dapat memanfaatkan anggaran daerah dengan baik.

“Oleh karena itu saya juga berpesan agar penyerapan anggaran dapat dimonitor dan dikawal,” pintanya.

Adapun rakor turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Arbonas Hutabarat, perwakilan dari OJK Ahmad Husen dan Asisten 3 Setdaprov Sulut Bidang Administrasi Umum Gammy Kawatu. (rivco tololiu)