Tertular Korona Saat Melakukan Aksi Demo, Sulit Dilacak

oleh -
Aksi demonstrasi yang dilakukan di DPRD Sulut, belum lama ini. (FOTO: Istimewa)

 

MANADO— Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi buruh maupun mahasiswa di Indonesia untuk menolak pengesahan ‘omnibus law’ yakni Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dikhawatirkan berpotensi menjadi kluster baru penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Namun sayang, penjangkitan akan sulit dilacak oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19.

Pasalnya, para pendemo yang melakukan unjuk rasa terlihat banyak yang tak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito sebenarnya telah mengingatkan agar aksi yang dilakukan dibanyak daerah itu tetap memperhatikan betul protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi sebuah kluster Covid-19. Peran serta masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam membantu penanganan Covid-19,” ujar Wiku saat konferensi pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan lewat akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pekan lalu. “Mari kita ingat bahwa kita masih didalam kondisi pandemi. Ada kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat untuk bisa benar-benar saling bahu membahu menurunkan angka kasus Covid-19,” beber Koordinator Tim Pakar Penanganan Covid-19.

Kendati demikian, wiku berharap tidak ada kluster yang timbul dalam kerumunan massa saat demo tersebut. “Sinnergi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama penekanan kasus positif Covid-19 di daerah. Tanpa adanya sinergi ini, maka kasus di daerah akan terus meningkat. Ingat, perang melawan Covid-19 merupakan kerjabersama kita.” ungkapnya.

Di sisi lain, Wiku juga menyebut bahwa peningkatan penyebaran kasus virus korona yang signifikan sejatinya sudah pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan yang dimaksudkannya ialah ketika terjadi lonjakan kasus yang tinggi setelah satu hingga dua minggu usai libur panjang beberapa waktu yang lalu. “Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Karena apabila ini (Covid-19) terkena pada kelompok rentan, usia lanjut, dampaknya adalah fatal,” sebut Wiku.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) telah mengeluarkan imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Dikti, Nizam pada 9 Oktober 2020 lalu.

Dalam surat bernomor 1035/E/KM/2020 itu, Nizam meminta kepada para Pimpinan Perguruan Tinggi untuk tetap menjaga ketenangan dan suasana pembelajaran yang kondusif melalui pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ia juga meminta mereka agar mengimbau para mahasiswa dan mahasiswi tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa di masa pandemi ini. “Membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis objektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dengan cara-cara yang santun;

Menginstruksikan  para Dosen  untuk  senantiasa  mendorong  mahasiswa melakukan  kegiatan intelektual  dalam mengkritisi  UU Cipta Kerja, maupun produk kebijakan  lainnya dan tidak memprovokasi    mahasiswa untuk   mengikuti   /mengadakan   kegiatan   demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian   aspirasi  yang  dapat  membahayakan   keselamatan dan  kesehatan   para mahasiswa/I,” tulisnya surat tersebut.

Selain itu, ia juga meminta para pimpinan perguruan tinggi agar mengimbau para orang tua atau wali mahasiswa untuk turut menjaga putra/putri mereka agar melakukan pembelajaran dari tempat tinggal masing.

Sementara itu, di Sulut sendiri, aksi massa menolak UU Ciptaker ini dilakukan di berbagai tempat seperti di Patung Wolter Mongisidi, Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, serta di Universitas Negeri Manado (Unima). Dalam aksi tersebut diketahui sempat terjadi gesekkan antara pihak Kepolisian yang berjaga dengan massa pendemo.

Saling dorong mendorong pun tak terelakkan. Hal itu berpotensi menjadi sarana penularan dari Covid-19. Kendati demikian, Juru Bicara (Jubir) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut, dr Steaven

Dandel mengatakan bahwa pihaknya tak bisa melakukan tracing maupun tracking (Penelusuran dan pelacakan) apabila terdapat pendemo yang tertular Covid-19 saat demo berlangsung.

“Satgas tidak punya data by name dari mereka (pendemo). Sehingga sulit dilakukan (tracing dan tracking) karena tidak ada data sama sekali,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Sulut itu saat ditanyakan oleh wartawan KORAN SINDO MANADO terkait potensi penyebaran korona saat aksi demo pekan lalu.

Ia pun berharap apabila ada yang merasakan gejala-gejala Covid-19 pascademo tersebut, agar segera bisa memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat, seperti Puskesmas maupun rumah sakit (RS). “Hati hati bila muncul gejala. Secepat mungkin mencari pertolongan medis,” papar Dandel.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Satgas Covid-19 Sulut hingga 11 Oktober 2020 kemarin, jumlah total akumulatif kasus Covid-19 di Sulut telah mencapai angka 4.797, dimana 4.000 kasus diantaranya telah dinyatakan sembuh. Ini membuat angka kesembuhan korona di Sulut capai

83,38% dari total kasus. Untuk kasus meninggal sendiri berjumlah 181 orang atau 3,77%. Serta untuk kasus aktif atau berada dalam perawatan dan pemantauan berjumlah 616 atau 12,85% dari total kasus. (Fernando Rumetor)