Tarif Masuk Pelabuhan Manado Naik, DPRD Sangihe Bergerak Bersama Mahasiswa

oleh -

TAHUNA – Menyikapi kenaikan tarif masuk Pelabuhan Manado, berdampak bagi warga Nusa Utara. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sangihe bergerak bersama mahasiswa asal Nusa Utara.

Diketahui, DPRD Sangihe sudah menerima aspirasi sekaligus keluhan masyarakat Sangihe akan beban tambahan masuk pelabuhan Manado yang diberlakukan sejak 1 November ini.

Ketua DPRD, Josephus Kakondo mengemukakan bahwa nilai kenaikan tarif masuk pelabuhan Manado dianggap tidak wajar sebab pelabuhan Manado adalah pelabuhan rakyat. “Pelabuhan Manado itu domainnya adalah pelabuhan rakyat, pelabuhan yang melayani masyarakat perbatasan sehingga sangat tidak wajar jika kenaikan tarif tersebut diberlakukan,” ungkap Kakondo.

Maxiver R Lombo, anggota DPRD Sangihe mengungkap pihaknya akan bergerak bersama mahasiswa dalam rangka memberikan dukungan sebab aspirasi rakyat tak lepas dari tanggungjawab dewan. “Ya kami mendukung adik-adik mahasiswa dalam rangka melakukan presure atau komunikasi lainnya demi menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kenaikan tarif tersebut,” ujarnya.

Senada dikatakan oleh Fredy Panca Sinedu, anggota DPRD Sangihe. Kata dia, dewan harus hadir untuk merespon aspirasi masyarakat. “Ini soal aspirasi dimana kami sebagai wakil rakyat berharap bahwa pihak pelabuhan Manado dalam hal ini PT Pelindo agar bisa memberikan jawaban atau argumen kepada kami warga Nusa Utara terkait kenaikan tarif masuk pelabuhan dasarnya apa lalu apakah keputusan itu tidak berdampak sosial maupun politik? Maka dari itu kami mendukung mahasiswa yang nantinya melakukan presure ke PT Pelindo,” kata Sinedu didampingi Dickson Haling, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem.

Sementara, Ketua GMKI Kepulauan Sitaro Billy Manoppo mengatakan, alasan mahasiswa melakukan presure dikarenakan kepedulian terhadap masyarakat Nusa Utara sekaligus mahasiswa turut merasakan naiknya tarif tersebut. “Ini hal wajar kami perjuangkan sebab kami juga merasakan kenaikan tarif itu, seharusnya pihak PT Pelindo menunda kenaikan tarif apalagi situasi pandemi covid-19 dimana perekonomian masyarakat perbatasan juga turut terganggu akibat pandemi ini,” kata dia.

Aktivis muda Charles Brando Talumingan berujar, pihaknya juga sementara berkonsolidasi dengan para mahasiswa guna mempresure persoalan tarif pelabuhan Manado. “Perlu kami sampaikan kami akan ambil bagian untuk bersama mahasiswa melakukan presure masalah ini,” ucap dia.

Selain itu, DPRD Kepulauan Sangihe mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan PT Pelindo dalam waktu dekat demi menjawab persoalan yang mengehebohkan pengguna jasa pelabuhan Manado dimana yang paling banyak penggunanya adalah warga Nusa Utara.

Dikutip dari laman Sulut24.com, General Manajer (GM) PT. PELINDO IV cabang Manado, Rudy Hartono Lontaan memberikan klarifikasi bahwa benar adanya kenaikan tarif jasa Pelabuhan Manado. Kata dia, kenaikan tarif tersebut telah melalui mekanisme yang panjang dan telah disepakati bersama dengan otoritas Pelabuhan Manado.

Dia menjelaskan, keputusan untuk menaikkan tarif jasa terminal pelabuhan dan pas masuk pelabuhan diakibatkan beberapa hal. Antara lain, tuntutan warga terhadap peningkatan fasilitas dan layanan pelabuhan, Pelindo sebagai BUMN saat ini merugi hingga Rp1,68 miliar atau sekitar Rp200 juta per bulan.

Kemudian, dikatakannya lagi, kenaikan pas masuk penumpang dari Rp4.000 menjadi Rp10.000 diberlakukan seperti airport tax di bandara, namun tidak ditempel dalam tiket penumpang. (Andy Gansalangi)