MANADO – Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Kantor Gubernur Sulut, Rabu (25/11/2020).

DIPA dan TKDD akan menjadi dokumen dasar pengeluaran negara dan pencairan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun, pemerintah akan fokus pada empat hal dalam APBN 2021, salah satunya penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk penguatan sarana dan prasarana kesehatan, seperti pengembangan laboratorium.

Jokowi mengatakan APBN 2021 akan fokus pada perlindungan sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan.

Ia memerintahkan belanja perlindungan sosial dapat segera disalurkan pada awal Januari 2021 untuk menopang konsumsi masyarakat kelompok bawah.

“APBN tahun depan juga fokus pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dunia usaha,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Jokowi, pemerintah akan fokus untuk membangun pondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lainnya.

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja pada 2020. Anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun dan TKDD Rp795,5 triliun.

“Alokasi belanja itu akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Beberapa di antaranya ialah anggaran kesehatan Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi dan informasi Rp26 triliun,” jelasnya.

Jokowi pun memerintahkan jajarannya untuk segera membelanjakan anggaran tersebut pada awal 2021 guna mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I mendatang. Bahkan, ia meminta kementerian dengan anggaran besar untuk melakukan lelang sejak Desember mendatang.

Ia juga meminta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar dapat menggerakan perekonomian daerah dan nasional. APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dimanfaatkan dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran.

“Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya. (rivco tololiu)