JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK, Muhadjir Effendy menjelaskan perihal alasan pemerintah menunda-nunda pengumuman pemangkasan libur akhir tahun 2020 yang semula direncanakan 11 hari. Karena, pihaknya perlu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain dan juga pemerintah daerah (pemda).

“Sudah koordinasi dengan kepala daerah terkait wisata. Sudah otomatis, karena kemarin waktu rapat terkait menteri dihadiri oleh Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Prof Tito bertanggung jawab untuk mengkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah,” ujar Muhadjir kepada waratwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020). 

Begitu juga untuk libur, Muhadjir melanjutkan, pihaknya mengundang Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), karena Menpan RB membawahi ASN. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) karena akan membawahi karyawan dan pegawai.

“Saya juga sudah kontak dengan Pak ET (Erick Thohir) sebagai Menteri BUMN, karena nanti berkaitan dengan pegawai-pegawai di BUMN. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan Ketua OJK (otoritas jasa keuangan), karena itu berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan,” terangnya.

Karena itu, Muhadjir memastikan bahwa kebijakan pemangkasan libur akhir tahun ini semua sudah mapan karena sudah dihitung secara matang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta untuk beberapa kali ditunda, Presiden ingin dirinya memastikan bahwa kebijakan ini sudah dikoordinasikan dengan semua pihak terkait.

“Makanya Presiden minta beberapa kali ditunda itu, karena selalu ditanya oleh Presiden, saya sudah koordinasi belum dengan kementerian-kementerian terkait. Sehingga, diupayakan tidak ada kegaduhan lah dengan pengurangan itu,” papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. (sindonews)