PPKM Tanpa Solusi, Potensi Dongkrak Angka Pengangguran di Kota Tomohon

oleh -
Pusat Kota Tomohon tampak sunyi senyap setelah pembatasan jam operasional berlaku. (FOTO: Wailan Montong)
TOMOHON- Hampir sebulan masyarakat Kota Tomohon terbelenggu dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tiba-tiba diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Kebjjakan tersebut dinilai tanpa solusi maupun pertimbangan matang untuk menghadirkan solusi bagi yang terkena dampak.
Alih-alih berupaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Tomohon, ternyata berbanding terbalik. Fenomena yang ada, laju pertumbuhan kasus positif tetap menanjak. Selain jeritan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus rela jam operasionalnya dipangkas, efek dominonya bermuara ke tingkat pengangguran Tomohon yang berpotensi meningkat.
Melihat situasi tersebut, Fischer Mangundap berpendapat, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 dan 2 cukup jelas dan sepertinya memang Tomohon masuk dalam kategori zona merah dengan tingkat kematian diatas 3% sesuai dengan konfirmasi saya ke jubir satgas covid 19 Kota Tomohon. “Tingkat pengangguran 7.75% tahun 2019 naik menjadi 8,9 di 2020, tidak menutup kemungkinan tahun 2021 juga akan bertambah signifikan, apalagi instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 yang baru saja keluar memuat lebih banyak poin penjabaran secara rinci,” terang Mangundap yang juga merupakan salah satu pelaku UMKM di Tomohon, Minggu (7/2/2021).
Dengan munculnya efek domino pemberhentian tenaga kerja khususnya dalam bidang UMKM yang dihasilkan dari pemberlakuan PPKM ini. “Dalam waktu dekat kami akan audience dengan legislatif Tomohon, untuk itu kami berharap Disnakertrans Tomohon juga menjadi salah satu peserta diskusi dalam agenda tatap muka dengan DPRD sembari menunggu inisiasi dan hasil diskusi, disamping terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan program tenaga kerja mandiri, program TKI di luar negeri. Kita menunggu hingga Senin nanti setelah surat permohonan diskusi dengan DPRD dan stakeholder terkait untuk mencari solusi terbaik,” harapnya
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tomohon Sjerly Bororing beberapa waktu lalu telah menyampaikan untuk tingkat pengangguran di Tomohon mengalami peningkatan. “Kurun waktu dua tahun terakhir ada kenaikan, 2019 berada di 7,75% sedangkan 2020 naik menjadi 8,9%,” jelas Bororing.
Dari presentasi tersebut, menurut Bororing ada 4416 dari 49.614 angkatan kerja yang menganggur. “Jumlah ini sudah melalui hasil monitoring lapangan Disnaker dan dari data Badan Pusat Statistik(BPS). Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya yaitu akibat pandemi Covid-19,” terangnya. (Wailan Montong)