RKPD Fokus Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

oleh -
Tampak saat penandatanganan berita acara kesepakatan Musrembang RKPD Bolsel 2022 oleh Bupati dan seluruh stakeholder yang ada. (FOTO: Istimewa)

 

BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru Senin (28/3) kemarin, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bolsel tahun 2022  di kawasan ekowisata Ocean Park, Desa Transpatoa Kecamagan Helumo.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan, penyusunan RKPD tahun 2022 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana RKPD tahun 2022 disusun secara paralel bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2021-2026. “RKPD 2022 disusun berdasarkan orientasi proses melalui pendekatan Partisipatif, Teknokratif, Politis serta Top-Down dan Bottom-Up. Juga, dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial,” ungkap Bupati.

Selain itu, dalam menentukan arah kebijakan anggaran belanja daerah berdasarkan money follow program dengan cara, memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekadar berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. “Semuanya berdasarkan pada kebutuhan pembangunan daerah dari semua sektor, utamanya yang menjadi aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” terangnya

Lanjut Bupati mengatakan, musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan program pembangunan di tahun 2020 dan merupakan sarana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau terdampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. “Semua pihak dilibatkan, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan. Fungsinya dalam perencanaan program kedepan, turut bersama-sama kita kawal,” katanya.

Bupati mengingatkan bahwa permasalahan pembangunan Kabupaten Bolsel yang dihadapi berkaitan dengan isu-isu strategis antara lain, soal angka kemiskinan, penganguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, disparitas wilayah, infrastruktur, indeks pembangunan manusia, indeks ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, energi, peningkatan kemampuan daya saing koperasi, UMKM dan industri, kerjasama daerah, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. ” Isu-isu tersebut semoga saja dapat dicarikan solusi penangulangannya lewat ide dan gagasan yang terlahir dalam Musrembang RKPD ini,” harap Kamaru.

Ia mengatakan lagi, kesemuanya ini harus mampu dijawab dan dituntaskan dengan program/kegiatan yang benar-benar bersentuhan langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada. ” Untuk itu, para Kepala perangkat daerah agar lebih serius dan benar-benar mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun program kegiatan yang benar-benar memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah.” Ketusnya

Iskandar berharap lewat tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolsel dalam RKPD 2022 sudah diselaraskan dengan tema RKP dan prioritas nasional yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dengan 7 prioritas Nasional serta proritas pembangunan Provinsi Sulut. ” Sebagaimana tema kegiatan, yakni lemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui penguatan ketahanan sosial, ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktur dengan menitikberatkan 5 prioritas daerah seperti meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan pangan, meningkatkan sektor UMKM, peningkatan pembangunan infrastuktur berbasis lingkungan,’’ tegasnya.

Ia berharap ada masukan dan saran serta kritik membangun untuk penyempurnaan RKPD Kabupaten Bolsel tahun 2022 untuk mewujudkan Kabupaten Bolsel yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gotong royong yang berdasarkan Pancasila. “Semoga lewat kegiatan ini akan menghasilkan program RKPD sesuai visi dan misi serta harapan masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kabiro Administrasi Pembangunan Setprov Sulut, Abdullah Mokoginta, Pimpinan dan Anggota DPRD Bolsel, Sekda unsur Muspida, Kepala BPS Bolmong, Kabid Pemerintahan Sosbud Bappeda Sulut, Kakan Kemenag, Ketua Pengadilan Agama, para Asisten Sekda, para pimpinan perangkat daerah, serta tokoh-tokoh masyarakat. (Irfani Alhabsyi)