Proses Oknum Penyidik yang Ditemukan Pelanggaran Kode Etik Profesi di Polda Sulut Terkait Kasus Tanah Gogagoman Dipertanyakan

oleh -
Prof Ing Mokoginta dan Sientje Mokoginta, saat mengadu ke Hotman Paris. (istimewa)

MANADO- Proses oknum penyidik yang ditemukan palanggaran kode etik profesi di Polda Sulut terkait kasus tanah dipertanyakan sudah sampai dimana.

“Kami sebagai pelapor mempertanyakan terkait proses oknum penyidik yang ditemukan Divpropam Mabes Polri adanya pelanggaran kode etik profesi. Seharusnya pihak Polda Sulut bisa transparan dalam hal ini,” ujar Pelapor Ing Mokoginta, kepada SINDOMANADO.COM, Kamis (1/4/2021).

Menurut dia, ini sudah 1 April 2021 seharusnya sudah ada hasil tindaklanjut di Polda Sulut.

“Bidpropam Polda Sulut kiranya bisa memberi pejelasan seadil-adilnya dan transparan, jangan lagi berlama-lama. Sudah kewajiban ini harus transparan bukan ditutup tutupi,” harap dia.

Lanjut dia, kami mengadu ke Divisipropam Mabes Polri dan berdasarkan SP2HP-2 yang disampaikan kepada kami dimana penyidik yang menangani kasus kami ditemukan adanya pelanggaran kode etik profesi.

“Berdasarkan surat yang dikirimkan ke kami dimana menuliskan, pengaduan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Wabprof Divpropam Polri dengan hasil ditemukan adanya pelanggaran kode etik profesi Polri oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulut dalam menangani laporan Polisi nomor: LP/78/II/sulut/SPKT tanggal 13 Februari 2020 tentang tindak pidana penyerobotan rumah atau perkarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP,” terang dia.

“Hasil audit dan investigasi sudah dilimpahkan kepada Bidpropam Polda Sulut dalam rangka dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan sesuai dengan surat Kapolri nomor/ R.310/VII/WAS.2.4/2021/Divpropam tanggal 23 Februari 2021 perihal pelimpahan penanganan perkara,” tambah dia.

Diketahui, diduga praktik mafia tanah ada pada kasus dugaan penyerobotan tanah di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, RT 25, RW 7, Lingkungan IV, Kota Kotamobagu ini. Pasalnya sudah empat Kapolda berganti kasus tersebut tak kunjung selesai.

Bahkan, beberapa penyidik telah diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran dalam menangani kasus tersebut.

Sebagai referensi, laporan pertama kasus ini telah dilaporkan di Polda Sulut pada tanggal 5 September 2017. Rekomendasi untuk mengganti penyidik dan penyidik pembantu dengan penyidik yang lain karna diduga penyidik sebelumnya sudah tidak netral. Poin yang lain rekomendasi untuk mengarahkan kasus penyerobotan tanah ini ke kasus pemalsuan dan penggelapan yang melibatkan beberapa oknum pegawai di BPN Kotamobagu dan oknum pegawai di kelurahan Gogagoman. Yang menangani yakni, Kompol RU selaku penyidik unit III Subdit II Ditreskrimum Polda Sulut.

Untuk laporan kedua nomor laporan STTLP/78a/II/2020/SPKT tertanggal 13 Februari 2020, dengan Pelapor Sientje Mokoginta dan terlapor Stela Cs. Dimana Divisipropam Mabes Polri dan berdasarkan SP2HP-2 yang disampaikan kepada kami dimana penyidik yang menangani kasus kami ditemukan adanya pelanggaran kode etik profesi. Yang menangani yakni inisial DP. (Valentino Warouw)