Jangan Abai Lapor Pajak, Oknum Pengusaha Hasil Bumi di Sulut Jadi Tersangka

oleh -

 

MANADO – Penyidik Pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) melalui Korwas PPNS Polda Sulawesi Utara telah menyerahkan tersangka ET.

Disertai dengan barang bukti, tersangka telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) pada hari Rabu, 24 Maret 2021 lalu. Sebelumnya, Tim Penyidik Pajak Kanwil DJP Suluttenggomalut telah melakukan kegiatan penyidikan terhadap tersangka ET.

Dijelaskan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Suluttengomalut, Joga Saksono bahwa tersangka ET merupakan seorang pengusaha hasil bumi, yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan modus operandi berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2015 dan 2016.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan kepada tersangka, penyidik berhasil mengungkap bahwa tersangka memperoleh penghasilan sebesar Rp7,3 miliar yang tidak dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2015 dan 2016.

Perbuatan Tersangka ET telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.

“Dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” ungkap Joga dalam rilis yang diterima, Rabu (31/3/2021).

Keberhasilan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik aparat penegak hukum pada Kanwil DJP Suluttenggomalut, Polda Sulut dan Kejati Sulut.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara,” tandas Joga.

Kasus ini menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak, khususnya yang ada di Sulut agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar yaitu memotong, memungut, menyetor pajak yang terutang ke kas negara.

Melalui bank persepsi atau kantor pos, serta mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan melaporkannya secara online melalui e-filing atau e-SPT. (Fernando Rumetor)