Hadiri Parupurna DPRD, Sachrul: Rancangan RPJMD Adalah Tanggung Jawab Pemkab Boltim

oleh -
Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto. (FOTO:Istimewa)

BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rangka penyampaian rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Selasa (27/04).

Dalam sambutannya, Sachrul mengatakan, dokumen rancangan awal ini, merupakan draft RPJMD yang terukur dan dievaluasi secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk melengkapi rancangan awal RPJMD ini, diperlukan saran, masukan maupun kritik dari Pimpindan dan anggota DPRD. “Sehingga, penyusunan rencana pembangunan tahun 2021-2026 dapat terselenggara dengan baik, demi rakyat Boltim yang sama-sama kita cintai,” kata Bupati.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rangka penyampaian rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Selasa (27/04). (FOTO: Yanti Kansil)

Dalam penyusunan rancangan awal RPJMD, lanjutnya, Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah (Perda), tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga beberapa produk peraturan hukum terkait, guna menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rangka penyampaian rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Selasa (27/04). (FOTO: Yanti Kansil)

“Dokumen rancangan awal RPJMD merupakan tanggungjawab seluruh jajaran Pemkab Boltim terhadap keberlangsungan proses pembangunan di daerah. Untuk itu, lewat penyampaian dokumen ini, diharapkan dapat menjadi suatu jembatan kerjasama yang lebih solid antara Legislatif dan Eksekutif,” harapnya. (Adv)