Salurkan 300 Paket Sembako untuk Buruh, BPJamsostek Manado Terus Bersinergi dengan Pemprov

oleh -
Tampak Kepala BPJamsostek Manado, Mintje Wattu dan Kadisnakertrans Sulut Erny Tumundo berfoto bersama beberapa perwakilan buruh. (Foto: Fernando Rumetor)

MANADO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Manado turut ambil bagian dalam penyelenggaraan perayaan Hari Buruh Internasional di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dari sekira 600 paket sembako yang diberikan pada perayaan di hari Sabtu (1/5/2021) pagi itu, sekira 300 paket merupakan sumbangsih dari BPJamsostek Manado sebagai apresiasi kepada para buruh yang merayakan May Day.

“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan bantuan sebanyak 300 paket sembako sebagai bentuk sinergi kami dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut,” ujar Kepala BPJamsostek Manado, Mintje Wattu.

Diungkapkan Kepala BPJamsostek Manado yang baru itu, pihaknya turut ambil bagian sebagai bentuk support atau dukungan penuh kepada Disnakertrans Sulut, terlebih dalam program yang bersentuhan langsung dengan para pekerja, utamanya buruh.

“Karena kami adalah bagian dari pemerintah, maka kami terus mensupport penuh apa yang menjadi program pemerintah,” beber Mintje seraya mengapresiasi akan perhatian dari Disnakertrans terhadap perlindungan kepada para tenaga kerja yang ada di Sulut.

“Karena sejauh ini perlindungan kepada tenaga kerja di Sulut juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan beberapa kali menjuarai Paritrana Awards. Itu membuktikan bahwa komitmen Pemprov Sulut sangat kuat terhadap para pekerja,” imbuhnya.

Mintje pun menegaskan bahwa dirinya bersama BPJamsostek Manado akan terus meningkatkan kerjasama dengan Pemprov yang selama ini sudah terjalin dengan baik. “Saya akan support penuh apa yang menjadi program pemerintah,” tegas Mintje.

Hal itu pun mendapat tanggapan positif dari Kepala Disnakertrans Sulut, Erny Tumundo. Dirinya menyebut bahwa anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulut untuk melindungi para pekerja yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlahnya tak sedikit.

“Dari APBD Sulut sendiri kita alokasikan Rp12 Milyar lebih , yang di dalamnya termasuk pekerja sosial keagamaan, petani, sopir. Serta tenaga medis yang sekira 3.000 orang juga sudah kita ikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Erny.

Menurutnya, para pemerintah daerah di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Bumi Nyiur Melambai pun sudah hampir seluruhnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan kepada para pekerja non ASN. “Hanya tinggal dua daerah saja yang belum, kita harapkan tahun ini semuanya sudah bisa ikut,” kuncinya. (Fernando Rumetor)