Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19, Gubernur Olly Keluarkan SE Batasi Aktivitas Masyarakat

oleh -
Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (Foto: Istimewa)

MANADO – Melihat perkembangan kasus Covid-19 di Sulawesi Utara (Sulut), Gubernur Olly Dondokambey pun mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 440/21.4150/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam SE yang ditujukan kepada bupati dan wali kota kota kabupaten/kota di Sulut tersebut, Gubernur Olly menyebutkan, sesuai kondisi epidemiologi di Sulut, maka ada 10 Kabupaten/Kota yang diharapkan mengetatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro).

10 Kabupaten/Kota itu antara lain Manado, Tomohon, Bitung, Sangihe, Minahasa Tenggara, Minahasa, Bolaang Mongondow Timur, Kotamobagu, Minahasa Utara dan Minahasa selatan.

“Menetapkan level kewaspadaan dan mengatur pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai kaidah epidemiologi tingkat resiko penularan Covid-19,” bunyi poin kedua dalam SE itu.

Pada poin ketiga SE yang diteken pada Senin (5/7/2021) itu, Olly berharap agar dilakukan monitoring dan rapat koordinasi secara berkala dengan Satgas Covid-19 dan pemangku kepentingan terkait atau para Stakeholders.

Selanjutnya dalam poin keempat SE tersebut, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, baik itu di Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan dilakukan secara daring.

Lalu pada poin kelima, Olly menuliskan, pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor non esensial diberlakukan 25% Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Kemudian pada poin keenam, pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

“Pada sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat,” bunyi poin ketujuh.

Pada pon kedelapan, sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal Staf WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

“Kegiatan pertemuan seperti rapat dan sejenisnya yang dilakukan di dalam ruangan diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” tulis Olly pada poin kesembilan SE tersebut.

Selanjutnya pada poin kesepuluh disebutkan, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. “Untuk Apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam,” bunyi poin kesebelas.

Kemudian pada poin kedua belas disebutkan, pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25%.

“Resepsi pernikahan, acara duka dan acara syukur lainnya dihadiri maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang,” bunyi poin ketiga belas.

Lalu pada poin keempat belas, Olly selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sulut menuliskan, kegiatan keagamaan dilakukan di dalam ruangan dengan kapasitas 25% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 18 Juli 2021 dengan memperhatikan perkembangan epidemiologi Covid-19,” bunyi poin kelima belas dalam SE tersebut. (Fernando Rumetor)