MANADO – Admistrasi kependudukan menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Kamis (4/11/2021).
Rakor ini dibuka langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey diwakili Asisten I Setdaprov Sulut, Denny Mangala.
Kesempatan itu, Mangala membacakan sambutan Gubernur Sulut yang menekankan pentingnya data kependudukan.
“Ini menjadi penting, karena kalau dokomen kependudukan tidak ada, maka negara tidak akan mengakui,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Mangala, dokumen kependudukan yang menjadi identitas diri menjadi akses bagi warga untuk mengurus sesuatu.
“Contohnya, kalau pinjam uang di bank dan buat SIM, syaratnya harus punya KTP. Makanya dokumen kependudukan ini penting,” ujarnya.
Ia menerangkan, dinas dukcapil kabupaten/kota mesti memahami isu strategis terkait administrasi kependudukan.
Pertama, masalah security keamanan, karena banyak ditemukan ada yang memalsukan data kependudukan dalam pembuatan e-KTP.
“Sudah jelas dalam Undang- Undang Administrasi Kependudukan sanksinya pidana. Pun tuntutan penjara 6 tahun dan denda Rp75 juta,” bebernya.
Kedua, soal dokumen privacy. Karena tidak dipungkiri sekarang ini banyak data pribadi sudah dikantongi sejumlah bank dan lembaga lainnya.
“Tanpa disadari setiap keperluan torang pasti diminta KTP. Satu institusi dapat KTP kemudian beredar ke mana-mana,” terangnya.
Isu ketiga, lanjut Mangala, yakni fungsi kemanfaatan dari dokumen kependudukan.
“Sekarang ini data kependudukan sangat urgent. Kalau dulu banyak orang menilai tidak memberikan manfaat positif. Tapi kondisi sekarang hampir semua pengurusan butuh data kependudukan,” tandasnya.
Rakor tersebut dihadiri Plt Kepala Dukcapil KB Provinsi Sulut, Voura Kumendong dan kepala dukcapil dari kabupaten/kota di Sulut. (rivco tololiu)
