MANADO – Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) jadi perhatian serius pemerintah pusat. Itu terlihat dari kunjungan delegasi Panitia Kerja (Panja) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Kantor Gubernur Sulut, Senin (6/12/2021).

Gubernur Olly Dondokambey dan jajarannya menerima langsung para delegasi Panja BKSAP DPR RI yang dipimpin ketuanya, Sihar Sitorus.

“Terima kasih kedatangan bapak/ibu. Mudah-mudahan hasil kunjungan ini mendorong pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara, khususnya menyangkut wilayah pariwisata yang akan menjadi kunjungan turis mancanegara,” ungkap Gubernur Olly Dondokambey.

Gubernur menyebut harapannya agar pembangunan berkelanjutan bisa dirasakan masyarakat.

“Dapat bermanfaat kita membangun secara berkelanjutan, sehingga manfaat itu bisa dirasakan masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” sebutnya.

Kesempatan itu, mantan legislator Senayan ini memaparkan perkembangan proyek strategis pemerintah pusat di Sulut, seperti KEK Pariwisata Likupang.

Menurutnya, masuknya Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas dapat menguntungkan masyarakat sekitar lokasi.

“Pemerintah sudah membangun terlebih dahulu sarana dan prasarana. Ada 309 rumah dibangun sebagai homestay. Sudah selesai dibangun dan sudah sebagian dipergunakan. Saya kira itu agar supaya masyarakat ikut juga merasakan pembangunan dengan kedatangan para turis,” paparnya.

Lanjut Olly, begitu juga KEK Bitung yang dikhususkan untuk industri perikanan. Katanya, hingga saat ini sudah mulai berdatangan para investor.

“Memang sebelumnya ada problem tapi itu sudah aman. Para investor yang berkomitmen sudah mulai jalan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Panja BKSAP DPR RI, Sihar Sitorus menjelaskan kehadirannya di Sulut untuk melihat pencapaian Tujuan Pembangunan Nerkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kenapa kita melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara terkait SDGs, ada satu hal urgensi yang harus kita kejar. Banyak negara termasuk Indonesia sepakat menyelesaikan SDGs di tahun 2030. Hanya memiliki waktu sepuluh tahun ini menjadi pekerjaan besar kita semua,” jelasnya.

Ia menuturkan dalam mencapai SDGs ini, pihaknya harus menggolkan sebanyak 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Terbagi atas empat pilar, yakni pilar sosial ada 5 tujuan, pilar pembangunan ekonomi 5 tujuan, pilar pembangunan lingkungan 6 tujuan serta pilar hukum dan tata kelola 1 tujuan,” akunya.

Hadir dalam pertemuan ini di antaranya Anggota Panja I Made Urip, Effendy Sianipar, Heru Widodo, Muslim, Sakinah Al Jufri, Arzeti Bilbina.

Sementara dari Pemprov Sulut ikut dihadiri Penjabat Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu, Staf Ahli Gubernur Christiano Talumepa, Kepala Disperindag Sulut Edwin Kindangen, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Henry Kaitjily, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Marly Gumalag, Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh dan Kepala Biro Adpim Sekprov Sulut Danjte Lantang. (rivco tololiu)