MANADO – Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil KB) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (9/3/2022).

Rapat koordinasi ini dibuka Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu diwakili Asisten I, Denny Mangala.

“Pembahasan ini sangat penting untuk menyamakan visi dan persepsi terkait pengelolaan kependudukan dan KB di Sulut,” ungkap Mangala.

Olehnya, lanjut Mangala, Dinas Dukcapil kabupaten/kota harus bersinergi dengan Dinas Dukcapil KB Sulut untuk mendorong bersama program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

“Karena tak mungkin wujudkan pembangunan daerah kita berjalan sektoral sendiri-sendiri. Sinergitas sangat penting,” ucapnya.

“Saya harus katakan rakor ini goalsnya pertama mari kita satukan visi dan persepsi untuk efektivitas program pengendalian pendudukan dan KB. Kedua, silahkan bapak ibu sampaikan hal-hal yang nantinya dibututuhkan koordinasi dan sinergitas dengan provinsi,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Lynda Watania mengatakan dalam rakor ini diundang perwakilan kabupaten/kota di Sulut khususnya Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB. Ia menggambarkan terkait pembahasan dalam rakor ini.

“Melihat prevelensi stunting beberapa kabupaten/kota di Sulut mulai mengalami peningkatan. Ini yang ikut dibahas,” bebernya.

Watania lebih jauh menjelaskan pada tahun 2045 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi. Ini mengartikan bahwa di tahun itu, angkatan kerja produktif berada pada usia 16-65 tahun. Berbagai kebijakan untuk mendorong setiap pemerintah, baik itu kementerian, lembaga non lembaga untuk putar otak wujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

“Sesuai tupoksi kita laksanakan hal-hal memberikan intervensi bagaimana wujudkan Indonesia dapat dimanfaatkan potensinya di tahun akan datang untuk wujudkan Indonesia hebat, maju, bersaing dengan negara lain,” tandas Watania. (rivco tololiu)