MANADO – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengatakan Pemprov Sulut akan fokus pada program penguatan ekonomi pada tahun 2023.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna di DPRD Sulut dalam rangka Penyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sulut TA 2023, Selasa (26/7/2022).

Kandouw menjelaskan hal tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transportasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

RKP tahun 2023, kata Kandouw, memiliki 7 Prioritas Nasional, yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan; Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dan Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Tentunya juga merujuk pada pergerakan upaya pencapaian visi pembangunan Sulut Tahun 2021-2026, serta untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Sulut secara holistik,” jelasnya.

Lanjut dia, terkait kebijakan pembangunan daerah, Pemprov Sulut mengangkat tema “Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas serta Berwawasan Lingkungan” dengan 8 prioritas pembangunan yakni:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
4. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas;
5. Pembangunan kepariwisataan;
6. Penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim;
7. Peningkatan kualitas tata pemerintahan; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih jauh, Wagub Kandouw mengungkapkan bahwa dinamisasi kondisi perekonomian menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA TA 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan PPAS Tahun 2023.

“Di sisi Pendapatan Daerah, pada Tahun 2023 kita targetkan sebesar Rp3.805.645.686.116,-. Sedangkan di sisi Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3.486.603.060.424,-,” tutur mantan Ketua DPRD Sulut ini.

“Di sisi Pembiayaan Daerah dialokasikan Rp35.000.000.000,- untuk Penerimaan Pembiayaan, dan Rp354.042.625.692,- untuk Pengeluaran Pembiayaan,” tambahnya.

Untuk target ekonomi makro pembangunan daerah Sulut Tahun 2023, dia menyebutkan beberapa poin, di antaranya yaitu Pertumbuhan Ekonomi berada di kisaran 5-5,7% dan Inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1%.

“PDRB per Kapita dapat mencapai 60 Juta Rupiah; Indeks Pembangunan Manusia meningkat hingga pada angka 74; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,0-6,5%,” ucapnya.

“Angka Kemiskinan dapat diturunkan sampai pada 5,93%; dan terakhir Indeks Gini atau Gini Rasio pada kondisi yang baik yaitu di angka 0,355,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Pj Sekdaprov Sulut Praseno Hadi, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya di Lingkup Pemprov Sulut. (rivco)