MANADO – Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam kerangka Tim TPID Sulut tengah melakukan usaha pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul fitri 1444 H.

Salah satu yang dilakukan TPID Sulut ialah melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan.

Usaha tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan pemesanan pembelian (purchase order) dari perwakilan Sulawesi Utara kepada Jawa Timur khususnya untuk komoditas beras. 

Selain itu, juga dilakukan penjajakan kerjasama untuk pemenuhan pasokan daging ayam dan bawang merah serta perancangan kerjasama di bidang pertanian dalam rangka pemanfaatan nutrisi tanaman pengganti pupuk kimia dengan Perumda Tunas Malang.

Penguatan KAD dan kerjasama program merupakan acara utama dalam penyelenggaraan kunjungan kerja dan capacity building Tim TPID Se-Sulawesi Utara yang diselenggarakan di Kota Malang pada Kamis-Jumat, 16-17 Februari 2023. 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Steven Kandouw yang membuka dan meresmikan kegiatan dimaksud sekaligus menyampaikan pesan untuk TPID se-Sulut dapat mengambil langkah-langkah preventif sebelum gejolak harga terjadi di masing-masing daerah.

Salah satunya dengan melakukan kolaborasi antar provinsi maupun antar daerah yang mendukung ketersediaan pasokan dan penciptaan nilai tambah. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Utara, Andry Prasmuko juga menekan pentingnya koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi terkait.

“Dalam pelaksanaan seluruh program pengendalian inflasi yang berpedoman pada prinsip 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakan Prasmuko, secara umum pada tahun 2023, inflasi diperkirakan akan kembali pada rentang sasaran 3±1% (yoy). 

Meski masih terdapat potensi kenaikan inflasi dari dampak kenaikan harga global, peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan kenaikan UMP, kenaikan tarif cukai rokok, dan peningkatan HPP beras. 

“Oleh sebab itu, perluasan dan intensifikasi implementasi GNPIP Sulut juga akan terus dilakukan melalui KAD, program Marijo Bakobong, dan perluasan pasar digital,” ungkap Prasmuko.

“Untuk memberikan dampak yang lebih luas pada inflasi Sulut dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut,” kuncinya. (Fernando Rumetor)