Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw memberi apresiasi atas semangat dari instansi terkait, hingga bisa hadir dalam kegiatan ini walaupun cuaca hujan karena ingin menseriusi dan ‘berperang’ menjaga inflasi di Sulut.

Menurut Wagub, meski di tahun 2023 laju inflasi bisa terkendali, bahkan jauh lebih rendah dari inflasi nasional. Namun, tahun ini, tetap harus menjadi perhatian.

“Jadi itu semua bisa terkendali karena tidak lepas dari kerja sama kita, koordinasi kita baik dari Bank Indonesia, pemerintah daerah dan juga TPID provinsi dan kabupaten/kota. Jadi saya mewakili pak gubernur ucapkan terima kasih atas kerja sama luar biasa ini,” terangnya.

Capacity Building dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut pada Rabu (31/1/2024). (FOTO: Fernando Rumetor)

Dia menambahkan dalam menekan inflasi perlu dilakukan dengan empat pilar. Yaitu menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, termasuk harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Akan tetapi, kata dia, tahun 2024 masih ada tantangan.

“Pasti pelaku atau saya katakan bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi kita tahun lalu,” ujarnya. 

Olehnya, Kandouw meminta untuk tidak jumawa dengan capaian yang diraih tahun 2023. “Menurut hemat saya perlu sustainable dilanjutkan. Seperti gerakan pangan murah dan operasi pasar. Ini ternyata mampu melawan. Walaupun bandit pangan ngamuk,” tegasnya.

Selain itu, Wagub Kandouw juga mengharapkan pengendalian inflasi diambil dari dana desa. Di mana, tahun lalu hanya terserap 2 persen. 

“Sudah direspons ibu kepala perbendaharaan hanya 2 persen dana desa, malah turun. Mudah-mudahan rakor ini disosialisasikan lagi agar naik. Paling tidak 5 persen,” tukasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut tim TPID Sulut  beserta TPID 15 Kabupaten/Kota se-Sulut, serta instansi terkait lainnya. (Fernando Rumetor)