MANADO- Tudingan dimana ada dugaan mahar dilakukan oknum-oknum anggota DPD I KNPI Sulut dalam musda KNPI Minahasa Utara (Minut) beberapa waktu lalu, Ketua DPD I KNPI Sulut Jackson Kumaat siap berikan sanksi tegas jika terbukti.
Diketahui, tudingan tersebut berupa dugaan mahar untuk kandidat yang akan bertarung dalam Musda KNPI Minut beberapa waktu lalu, diduga di patok Rp150 juta.
Saat di konfirmasi SINDOMANADO.COM, Jackson Kumaat mengatakan, apakah ada bukti?, jangan jadi Ratna Sarumpaet. Jika ada bukti silakan bawa saja ke DPD Provinsi dan bersama-sama kita dengar bukti rekamannya.
“Kemudian saya akan proses jika ada uang Rp150 juta tersebut yang terpakai oleh pengurus DPD,” ujar dia, kepada SINDOMANADO.COM, belum lama ini.
Menurut dia, Kalau ada pidananya silahkan laporkan penipuan ke pihak kepolisian, Rp150 juta itu besar sekali. Itu tindak pidana penipuan, sudah kasih Rp150 juta ke pengurus DPD.
“Kalau terbukti menerima Rp150 juta, kita bawa ke pleno untuk dipertanggungjawabkan secara organisasi. Kalau secara organisasi dia terima uang Rp150jt untuk apa, jika tidak bisa dipertanggungjawabkan uang Rp150jt tersebut untuk apa, maka langsung kita nonaktifkan,” tegas Kumaat.
“Saya tunggu buktinya untuk Rp150 juta itu,” tambah dia.
Sebelumnya, dugaan mahar tersebut terungkap dalam rekaman berdurasi 35 menit 36 detik, yang didalam rekamannya terdengar jelas ada oknum anggota DPD I KNPI Sulut meminta uang kepada kandidat untuk dimuluskan dalam pelaksanaan Musda dan bisa menahkodai KNPI Minut periode 2018-2022.
Pun, dugaan mahar tersebut di benarkan Intan Wenas yang merupakan bendahara Pemuda Panca Marga dan juga salah satu kandidat ketua KNPI Minut.
Menurut dia, untuk menjadi ketua KNPI pihaknya ditanya soal kesiapan dana oleh oknum DPD I KNPI Sulut, SS dan OK. Bahkan mereka sempat mencontohkan beberapa daerah yang calon ketuanya berani mengeluarkan uang Rp. 70 – 150 Juta.
“Saya dengan SS dan OK dua kali bertemu dengan topik yang sama. Mereka selalu menanyakan besaran dana saya untuk maju sebagai ketua KNPI. Ada gambaran beberapa daerah yang dicontohkan oknum tersebut, seperti waktu lalu saat Musda ditempat lain, menurutnya ada yang berani mengeluarkan uang sebesar Rp.150 Juta untuk menjadi ketua KNPI,” jelas dia.
Lanjut Wenas, pernyataan ini siap untuk di pertanggungjawabkan dan mempunyai cukup bukti jika persoalan ini nantinya akan berimplikasi hukum.
“Hal tersebut sengaja disampaikan ke publik agar politik dagang sapi dan transaksional yang seakan sudah menjadi tradisi ditubuh KNPI dalam pelaksanaan Musda bisa terhenti,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, KNPI adalah wadah berhimpun seluruh organisasi kepemudaan yang harus berjalan di rel yang benar. Jika kebiasaan ini terus kita pupuk, mau jadi apa generasi muda kedepan. Hal ini yang selalu memotifasi saya untuk mengungkap kebobrokan yang terjadi saat pelaksanaan Musda waktu lalu.
“Sangat disesali pelaksanaan Musda lanjutan yang dilaksanakan di kantor DPD I KNPI Sulut yang tidak melibatkan OKP nasional,” pungkas diia. (Valentino Warouw/rds)
