UMP 2019 Tak Masalah, Kualitas SDM Jadi Persoalan

oleh
Tampak sejumlah narasumber yang hadir pada Diskusi Mingguan KORAN SINDO MANADO. (Marcos Budiman)

Diakuinya, memang banyak masukan dari sejumlah pengusaha dan perusahaan, banyak SDM tenaga kerja Sulut belum memadai. Pihaknya terus berupaya menjalankan banyak program pelatihan untuk tenaga kerja.

Kita ada Balai Pelatihan Kerja (BLK) di Bitung yang setiap tahun melatih sekira 3.000 pekerja. Ini terus kita maksimalkan bekerjasama dengan pihak perusahaan supaya di 2019 jumlahnya bisa lebih banyak,” tukasnya.

Ketua GAKI Sulut Rivan Kalalo mengungkapkan, petapan UMP 2019 tentunya sudah melewati berbagai kajian dan pertimbangan dari Pemerintah Pusat yang sepakat menaikan sebesar 8%.

Mungkin UMP ini tidak jadi masalah, tetapi persoalannya di sini yakni kesiapan SDM tenaga kerja Sulut. Banyak SDM kita belum memadai di dunia kerja. Ini juga tentu perlu menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Kalalo.

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Sangihe, Bernad Pilat menuturkan, di wilayahnya memang sangat sulit untuk menerapkan UMP 2019, karena hanya sedikit perusahaan yang berskala menengah dan kecil.

Kebanyakan pekerjanya in formal. Kita juga sering bingung, karena besaran upah pekerja dari perusahaan hanya Rp2 juta,” ungkapnya.

Meski begitu, dijelaskannya, masyarakat yang bekerja di sektor in formal pendapatannya tidak menentu, bahkan melebihi jauh dari UMP 2019 yang ditetapkan Rp3 juta.

Tentunya, keputusan penaikan UMP 2019 sudah menjadi keharusan yang mesti ditindaklanjuti oleh perusahaan yang beroperasi di Sulut,” ujarnya.

Jendry Mamahit dari HIPMI Sulut, punya pandangan lain. Dia menilai, jika persoalan penaikan UMP 2019 soal SDM tenaga kerja, tentunya ini mesti menjadi perhatian lintas pemerintah termasuk desa dan kelurahan.

Kenapa tidak manfaatkan dana desa untuk pelatihan tenaga kerja dan pemberdayaan. Kan di Sulut dana desa sudah mencapai Rp1 triliun. Setiap desanya terima hampir Rp1 miliar bahkan lebih. Ini kiranya yang harus diperhatikan pemerintah,” tukasnya.

Presiden Direktur PT Ocean Hill Indonesia Ivanry Matu mengatakan, sebagai pengusaha pihaknya tidak mempermasalahkan kenaikan UMP Sulut yang mencapai Rp3,05 per bulan. Hanya sapa pemerintah mesti memacu lagi pertumbuhan ekonomi daerah. “Mau UMP berapa pun kami tidak masalah, yang penting ada kepastian ekonomi daerah harus tumbuh dengan baik,” terangnya.

Sebab jika ternyata ekonomi daerah dinilai lesu, maka secara otomatis daya beli juga akan melemah. Hal ini kata dia akan membuat perdagangan yang dilakukan pelaku usaha tidak akan mencapai sesuai harapan. Karenanya pemerintah perlu jelih melihat peluang ekonomi yang perlu dikembangkan.